Pertama Kali DK PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata Palestina, 14 Negara Setuju, AS Pilih Abstain

TRIBUNWOW.COM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengesahkan resolusi yang menuntut gencatan senjata antara Israel dan Hamas, Senin (25/3/2024).

Adapun isi resolusi tersebut menyerukan agar gencatan senjata mengarah kepada “gencatan senjata yang permanen dan berkelanjutan”.

Hal itu juga menuntut agar kelompok militan Hamas membebaskan para sandera yang diculik dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

Baca juga: Konflik Israel Vs Hamas Meluas hingga ke Samudera Hindia, Kapal Milik Pasukan Netanyahu Diserang

Dikutip dari Channel News Asia, sebanyak 14 anggota DK PBB memberikan suara untuk resolusi gencatan senjata selama Bulan Ramadhan itu.

Hanya satu anggota DK PBB, Amerika Serikat yang abstain memberikan suara.

AS sebelumnya sudah tiga kali melakukan veto soal resolusi gencatan senjata itu dan memilih abstain.

“Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan tidak bisa dimaafkan,” tulis Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di media sosial.

Hal ini jadi angin tengah meningkatnya tekanan global untuk gencatan senjata yang telah menewaskan 32.000 warga Palestina.

Resolusi DK PBB juga menekankan pengiriman kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan.

Serta memperkuat perlindungan bagi warga sipil di seluruh Jalur Gaza.

Baca juga: Hamas Rilis Video Sandera Israel Terbaru, Singgung Kemungkinan akan Terbunuh oleh Pasukan Netanyahu

Dikutip daru VOA, sebelum pertemuan DK PBB dimulai, radio militer Israel mengatakan Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu akan membatalkan pengiriman delegasi ke AS.

Hal ini sebagai wanti-wanti bila AS tidak memveto resolusi gencatan senjata tersebut.

Alasan AS Abstain

Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield menyalahkan Hamas lantaran menunda untuk melakukan gencatan senjata di Gaza.

Ia mengatakan pihaknya memilih abstain lantaran tak setuju atas resolusi yang diusulkan oleh 10 negara non anggota tetap anggota DK PBB tersebut.

“Kami tidak setuju terhadap apapun isi dari resolusi tersebut,” katanya mengungkap alasan pihaknya memilih abstain.

Linda juga mengungkapkan bahwa pembebasan para tawanan akan mengarah pada peningkatan bantuan kemanusiaan di daerah kantong pantai di Gaza.'

Kondisi Ramadhan di Gaza

Seorang pengungsi Gaza Hanaa al-Masry menceritakan kondisi memprihatinkan yang harus dihadapi keluarganya saat hari pertama Ramadhan.

Akibat krisis pangan yang terjadi di sejumlah kamp-kamp pengungsian, ia kini tak bisa menyiapkan hidangan makanan untuk sahur maupun buka puasa.

“Saya dulu suka menyiapkan makanan berupa keju, selai, kacang-kacangan, dan telur untuk menghidupi keluarga saya sepanjang puasa dan kemudian menyiapkan sesuatu yang lezat untuk berbuka puasa, namun kini semuanya berbeda,” ujar Masry, dikutip dari The Guardian.

“Di sini, tidak akan ada dekorasi, tidak ada makan malam keluarga yang menyenangkan, dan tidak ada pembacaan Al-Qur'an di bawah pohon lemon dan lentera. Segala sesuatu di sekitar kami suram dampak pemboman Israel,” imbuhnya.

Hal serupa juga dialami oleh para pengungsi di tempat penampungan yang dikelola PBB di dekat Khan Younis.

Hussein al-Awda, petugas program di sebuah LSM internasional mengatakan sejak konflik dimulai, para pengungsi hanya mengandalkan makan kacang kacangan untuk bisa bertahan hidup.

“Ada beberapa kacang-kacangan dan buah-buahan kering di pasaran, sejenis makanan yang harus kita santap saat berbuka puasa di bulan Ramadhan, tapi harganya sangat mahal. Buka puasa hanya akan menjadi lebih banyak kacang,” kata Awda.

Maha, salah satu warga Gaza yang juga merupakan ibu dari lima anak itu mengatakan telah berpuasa dengan menahan lapar dan haus, sejak Oktober 2023 lalu.

"Kami tidak melakukan persiapan apapun untuk menyambut Ramadhan karena kami telah berpuasa selama lima bulan," kata Maha.

"Tidak ada makanan, kami punya makanan kaleng dan nasi, sebagian besar makanan dijual dengan harga mahal," tambah Maha. (TribunWow.com)