"Presiden tidak menghormati proses hitung berjenjang yang masih sedang berlangsung," kata Jojo dihubungi Senin (26/2/2024).

Selain itu dikatakan Jojo, semestinya KPU dapat mengeluarkan statement untuk semua pihak agar menghormati proses yang masih mereka lakukan.

"Dengan demikian, maka siapapun termasuk presiden tidak boleh melakukan klaim legal-formal sebelum hasil resmi dikeluarkan oleh KPU," tegasnya.

- Ahmad Khoirul Umam

Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam menganggap Jokowi seharusnya menunggu pihak penyelenggara pemilu terlebih dahulu.

Hal ini dikatakan Ahmad Khoirul Umam melalui tayangan Kompas TV, Selasa (27/2/2024).

"Ini agak unik karena bagaimanapun dari sisi dinamika politik, per hari ini belum ada satu kesimpulan yang clear dari penyelenggara pemilu baik dari KPU terutama maupun Bawaslu," ujar Ahmad Khoirul Umam.

"Kita masih mencoba untuk mencerna ada dinamika terkait dengan aspek kepemiluan, memang pemerintah sebaiknya menunggu siapa yang jadi pemenang Pilpres per hari ini diumumkan mereka yang punya kewenangan."

Ia meminta Jokowi untuk tak tergesa-gesa seperti apa yang kerap dikatakan oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan.

"Pak presiden selalu bilang ojo kesusu, jangan tergesa-gesa seharusnya statement juga kembali ke pemerintahan," tambahnya.

Dikutip dari Antara, Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia menyebut alasan pembahasan program capres tersebut.

Menurutnya pembahasan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus sesuai dengan program presiden terpilih ke depan.

Meski belum ada pengesahan dari KPU RI, Bahlil menyebut jika pembahasan hanya untuk mengantisipasi sebagai asumsi RAPBN 2025.

"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," kata Bahlil.

Saat ditanya apakah sidang tersebut juga membahas program dari capres lainnya, capres menyebut tak mengetahui secara detail.

"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," tambahnya.