Wacana Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Mencuat, Jokowi Dinilai Berupaya untuk Menangkis

Alasannya, usulan untuk hak angket DPR tersebut masih sebatas wacana.

"Ya tentu saja ini kan baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira, bagi kami, itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya hak angket," ujar Muzani saat ditemui di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jakarta Selatan, Selasa malam.

Baca juga: Ganjar Pranowo Sempat Banggakan Kemenangan di TPS Luar Negeri, Kini Diungguli Prabowo-Gibran

Muzani menuturkan, suasana Pilpres 2024 kali ini jauh lebih baik ketimbang Pilpres 2019.

Ini terbukti ketika dunia internasional menganggap pelaksanaan Pilpres 2024 spektakuler.

Namun demikian, Muzani mengakui bahwa kekurangan dalam pelaksanaan pilpres pasti ada dan tidak bisa ditutupi.

"Karena itu, kalau hak angket dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga, suasananya dianggap pemilu itu sekarang kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik," katanya.

Sementara, Jokowi menyatakan usulan hak angket yang digagas Ganjar merupakan hak demokrasi, sehingga dirinya tak mempermasalahkan wacana tersebut.

"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan?" ujar Jokowi di Ancol, Jakarta Utara, Selasa. Saat ditanya lebih lanjut bagaimana tanggapannya apabila nanti hak angket menggagalkan kemenangan Prabowo-Gibran, Jokowi tidak memberikan jawaban.

Jurus Tangkis Jokowi

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai Jokowi saat ini tengah berupaya menangkis wacana hak angket dengan memperkuat kaki politiknya di parlemen.

Upaya tersebut terlihat ketika Jokowi menggelar pertemuan dengan Surya Paloh pada Minggu (18/2/2024) malam.

Pertemuan ini dianggap sebagai cara Jokowi merangkul Surya Paloh guna memecah kekuatan Koalisi Perubahan di parlemen.

Surya Paloh dengan Nasdem-nya merupakan pengusung utama Anies di Koalisi Perubahan.

Begitu juga dengan pengangkatan AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Diketahui, sudah sembilan tahun lamanya Partai Demokrat mengambil jalan oposisi.

Selain itu, pengangkatan AHY dianggap erat kaitannya dengan politik akomodatif yang dilakukan Jokowi guna mengantisipasi wacana hak angket.