Wacana Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Mencuat, Jokowi Dinilai Berupaya untuk Menangkis

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," kata Ganjar, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Sosok Agus Harimurti Yudhoyono, Resmi Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR, Ini Perjalanan Kariernya

Tetapi, Ganjar menyadari bahwa partai pengusung dan pendukungnya tidak bisa mengajukan hak angket seorang diri di DPR RI.

Sebab, di kubu "03" hanya ada dua partai yang masuk parlemen, yakni PDIP dan PPP.

Sedangkan Partai Hanura dan Perindo tak masuk.

Karena itu, Ganjar membuka pintu komunikasi dengan Koalisi Perubahan, di mana partai pengusung dan pendukungnya semuanya berada di DPR RI, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar.

Gayung bersambut dari Koalisi Perubahan. Lewat Anies, partai Koalisi Perubahan diklaim siap mendukung wacana hak angket.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Dikaji

PKS yang masuk dalam barisan Koalisi Perubahan akan mengkaji terlebih dahulu perihal usulan hak angket di DPR RI.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, PKS akan mengkaji dan akan membahas hak angket ini bersama partai lain di koalisi perubahan.

"Tentu kami akan mengkaji terlebih dahulu hal tersebut, kami juga akan diskusikan bersama koalisi perubahan, Nasdem dan PKB sebagai satu kesatuan tim pengusung Anies-Muhaimin," ujar Kholid kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (21/2/2024).

Kholid mengatakan, di internal PKS sejauh ini belum membahas terkait hak angket yang didorong oleh Ganjar yang notabene kader PDIP.

Meski demikian, PKS menghormati gagasan dan inisiatif PDIP yang hendak menggulirkan hak angket di Senayan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) sekaligus Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, usulan hak angket yang didorong oleh Ganjar tidak diperlukan.