Ponpes Al Zaytun dan Ajarannya
Jokowi Buka Suara soal Isu Oknum Istana Jadi Bekingan Al Zaytun, Langsung Bantah: Saya Dong?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal isu keterlibatan pihak Istana dalam melindungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Editor: Jayanti Tri Utam
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal isu keterlibatan pihak Istana dalam melindungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Sebelumnya, nama sejumlah pejabat pemerintahan turut terseret dalam kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.
Diduga oknum pemerintahan menjadi bekingan kuat Panji Gumilang hingga tak tersentuh hukum.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang tengah ramai diperbincangkan karena diduga melakukan penistaan agama.
Baca juga: MUI Vs Panji Gumilang, Pentolan Al Zaytun Tuding Majelis Ulama Penghasut, Buntut Disebut Sesat?
Baca juga: Terkuak Kedok Ponpes Al Zaytun: Majalah Lawas Panji Gumilang Cs Disorot, Bukti Tak Terbantahkan?
Meski sudah lama beroperasi, dugaan penistaan agama di Ponpes Al Zaytun baru kali ini terkuak.
Terkait dugaan keterlibatan Istana dalam kontroversi Ponpes Al Zaytun, Jokowi langsung membantahnya.
"Saya dong Istana? Ndaklah," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Saat disebutkan nama KSP Moeldoko yang menjadi pelindung Ponpes Al Zaytun, Jokowi juga membantah.
"Ndak, ndak, ndak," kata Jokowi.
Jokowi lebih lanjut mengatakan kepada publik untuk bersabar menunggu kajian dari para menteri terkait.
"Ya sabarlah itu Pak Menkopolhukam (Mahfud MD), Pak Menteri Agama (Menang), sudah saya perintahkan untuk mendalami," ucapnya.

Baca juga: Bawa Bukti Buku Sakti, Mantan Pengurus Ponpes Al Zaytun Siap Laporkan Panji Gumilang ke Polisi
Dia menyebut para menteri tersebut masih bekerja soal penyelesaian polemik Ponpes Al Zaytun.
"Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menemukan tiga masalah dalam polemik Pondok Pesantren (ponpes) Al-Zaytun yang menjadi perhatian publik belakangan ini.
Hal ini setelah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melaporkan perkembangan investigasi tim lapangan ke kepada Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Sabtu (24/6/2023).