Usulan Proposal Damai Ukraina-Rusia Prabowo Subianto Tuai Kritik, Dinilai Blunder, Gerindra Membela

Oleh karena itu, Reznikov menegaskan Ukraina tidak membutuhkan mediator yang datang dengan gagasan yang aneh.

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.

Kurang Tepat

Gagasan Prabowo terkait zona demiliterisasi guna mengakhiri perang Ukraina dan Rusia dinilai kurang tepat.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut gagasan tersebut seolah terdapat sengketa wilayah antar kedua negara.

"Mungkin yang kurang pas adalah ide zona demiliterisasi dan seolah ada sengeketa wilayah antara Rusia dan Ukraina sehingga memunculkan ide referendum," ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Sindir Prabowo soal Proposal Damai Rusia-Ukraina, PDIP: Kalau Ganjar yang Ajukan Tak akan Ditolak

Dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia, Hikmahanto mengatakan, Prabowo seharusnya menyampaikan perang harus dihentikan dengan mengedepankan dialog.

Menurutnya, hal ini sebagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.

Kendati demikian, dorongan Prabowo supaya kedua negara menggelar gencatan senjata sudah tepat.

"Gencatan senjata ini harus diawasi dan dimonitor oleh PBB dalam bentuk peace keeping operations di mana Indonesia bersedia untuk berkontribusi," ujarnya.

Ia menambahkan, ShangriLa Dialogu pada dasarnya bukan forum resmi pemerintah meskipun Prabowo hadir sebagai Menhan.

Menurutnya, forum ini lebih merupakan academic exerxise karena yang hadir adalah pejabat dan pengamat.

Dengan demikian, apa yang disampaikan Prabowo dalam forum ini dinilai bukan sebagai penentu kebijakan.

"Karena menurut Undang-Undang Hubungan Liar Negeri penentu kebijakan luar negeri adalah Menlu," tegas dia.

Oleh karena, Hikmahanto menegaskan, pernyataan Prabowo sudah tepat karena telah menggambarkan posisi Indonesia dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.