Solusi Damai Konflik Rusia-Ukraina dari Prabowo Dicap Aneh, Menhan RI Dinilai Minim Wawasan

TRIBUNWOW.COM - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan dunia internasional seusai menyampaikan solusi untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina.

Solusi dari Prabowo ini menuai pro dan kontra, yang mana ada ahli yang menilai solusi dari Prabowo justru aneh dan mencerminkan minimnya wawasan Prabowo sebagai seorang menteri pertahanan.

Dikutip TribunWow dari Kompas, komentar ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf.

Baca juga: Bantah Jokowi Endorse Prabowo, PDIP Ungkap Pesan Presiden saat Rakernas: Itu Kan Hanya Persepsi

"Ini adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain, bukan konflik internal," tegas Araf dalam siaran pers, Rabu (7/6/2023).

Selain buruk, gagasan referendum tersebut juga dinilai aneh. Mengingat, Ukraina merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat, sehingga gagasan referendum merupakan tawaran yang keliru.

Araf juga mengatakan, konsep ini tidak sejalan dengan konstitusi yang menegaskan pentingnya Indonesia menghormati kedaulatan negara lain.

Dengan demikian, usulan referendum oleh Prabowo bertentangan dengan konstitusi.

"Dalam kebijakan luar negari yang sesuai konstitusi maka kebijakan luar negeri kita harus menghormati kedaulatan negara lain dan perdamaian dunia," tegas Araf.

Ia menambahkan, konsep referendum yang diusulkan Prabowo juga tidak mencerminkan penghormatan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, proposal tersebut memperlihatkan minimnya wawasan internasional dari Prabowo.

"Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan," terang dia.

Proposal perdamaian yang disodorkan Prabowo terkait perang Ukraina dan Rusia memantik perdebatan dari dalam dan luar negeri.

Sebab, Prabowo mengusulkan Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata. Tak hanya itu, Prabowo mendorong Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Ia juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan perdamaian untuk ditempatkan di zona demiliterisasi.

"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Baca juga: Bersikap Netral Tak Sindir Ganjar dan Anies, Manuver Prabowo Hadapi 2024 Dipuji Pengamat