Sebut Ahok Pernah Peringatkan Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Ketua DPRD DKI: Kejadian Sekarang

TRIBUNWOW.COM - Kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) malam, rupanya sempat diantisipasi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Dilansir TribunWow.com, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa Ahok pernah mewanti-wanti warga yang tinggal di wilayah tersebut.

Edi Marsudi lantas membeberkan faktor utama yang menjadi akar permasalahan banyaknya korban jiwa yang tewas akibat insiden kebakaran tersebut.

Baca juga: Anies Diserang Politisi PDIP dan Denny Siregar soal Kebakaran Depo Pertamina, Dipaksa Tanggung Jawab

Ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/3/2023), Edi Marsudi mengklaim bahwa kebakaran yang terjadi saat ini rupanya sudah diprediksi.

Lantaran mengetahui risiko tinggal di dekat Depo Pertamina, Ahok sebelumnya sudah berusaha merelokasi warga ke rusunawa.

Namun, warga justru menolak dan ngotot tinggal di wilayah tersebut meski sudah mendapat peringatan.

Baca juga: 2 Solusi yang Ditawarkan Jokowi seusai Depo Pertamina Plumpang Terbakar, Singgung Zona Bahaya

"Apa yang diwanti-wanti Pak Ahok itu kejadian sekarang," kata Edi Marsudi dikutip TribunJakarta.com.

Menurutnya lokasi di sekitar depo tersebut merupakan wilayah larangan yang seharusnya tak ditinggali.

Pasalnya, lahan sekitar depo tersebut merupakan buffer zone yang merupakan lokasi antisipasi bahaya.

"Ya memang itu kan tempat yang seharusnya (tidak ditempati) oleh masyarakat," terang Edi Marsudi.

Ia lantas menyinggung kebijakan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama 3 tahun bagi warga Tanah Merah 2021 lalu.

"Ya masalahnya di situ bos," tegasnya.

Edi Marsudi pun mendukung rencana pemerintah untuk merelokasi warga yang tinggal dalam radius 50 meter dari depo.

"Pemerintah harus ada di situ, ada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat," tandasnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa depo tersebut sudah lebih dulu dibangun dibanding pemukiman penduduk yang mayoritas tak memiliki sertifikat tanah.

Ditemui di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023), Luhut menegaskan agar masyarakat tak salah kaprah atas kondisi kepemilikan lahan di depo tersebut.

Sebagaimana diketahui, depo tersebut awalnya dibangun jauh dari permukiman penduduk pada tahun 1972 dan mulai difungsikan pada tahun 1974.

Seiring berjalannya waktu, kepadatan di Jakarta makin meningkat sehingga penduduk membuat rumah mereka di lahan sekitar depo meski berisiko.

"Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah," kata Luhut dikutip Kompas.com.

"Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,"

Mantan jenderal TNI tersebut juga menyentil pihak yang memberikan izin bangun bagi sejumlah warga untuk bertanggung jawab.

Apalagi mengingat banyak warga menjadi korban baik jiwa maupun harta akibat kebakaran tersebut.

"Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang," tandasnya.

Baca juga: Misteri Penyebab Terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, karena Tersambar Petir? Begini Kata Kapolri

2 Solusi yang Ditawarkan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Dilansir TribunWow.com, dalam kesempatan itu, Jokowi sekaligus meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi agar kejadian ini tak terulang.

Jokowi menilai wilayah permukiman di sekitar Depo Pertamina Plumpang berada di zona berbahaya.

Karena itu ia menyebut wilayah tersebut tak layak ditinggali.

Baca juga: Aksi Heroik di Balik Kebakaran Depo Pertamina, 2 Pemuda Rela Korban Nyawa demi Selamatkan Orangtua

Terkait hal tersebut, Jokowi lantas menawarkan dua solusi.

“Karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," ungkap Jokowi, dikutip dari Tribunnews.

"Bisa saja Plumpang nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser direlokasi."

Tak hanya di sekitar Plumpang, kata Jokowi, zona berbahaya di daerah lain juga tak boleh dijadikan permukiman.

Karena itu Jokowi meminta agar zona berbahaya di sekitar objek vital negara segera diaudit dan ditindakalanjuti.

“Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI," ujar Jokowi.

"Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa."

"Tadi saya sudah perintahkan semuanya mengenai ini,” sambungnya. (TribunWow.com)

Baca artikel lain terkait