Ganjar Pranowo Tolak Penundaan Pemilu, Sebut Janggal hingga Tak Masuk Akal: Keputusan Itu Aneh Saja

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terang-terangan menyebut janggal atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk menunda Pemilu 2024.

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo menilai upaya yang sama sempat dilakukan sebelumnya oleh pihak tertentu namun gagal.

Ia pun mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengajukam gugatan atas putusan tersebut.

Baca juga: Pemilu 2024 Masih Didominasi Pemilih Muda, KPU Susun Program Khusus untuk Jaring Suara

Ditemui seusai menghadiri acara pengukuhan Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (6/3/2023), Ganjar buka suara menanggapi penundaan tersebut.

Sebagai kader PDIP yang pernah menjabat di Komisi II DPR RI, Ganjar menilai janggal putusan penundaan pemilu tersebut.

"Sebagai orang yang pernah duduk di Komisi II DPR RI dan sebagai kader partai, saya menganggap keputusan dan penundaan Pemilu itu aneh saja," ujar Ganjar dikutip Kompas.com.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu, KPU, Dewan Pers, dan KPI Sepakati Pengawasan Berita Hoaks hingga Fitnah

Ia mengingat adanya upaya pengajuan penundaan serupa yang pernah gagal disetujui lantaran urusan tersebut adalah ranah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

Karenanya, Ganjar menilai putusan kali ini begitu aneh dan tidak masuk di akal.

"Kalau tidak salah, pernah melakukan upaya itu gagal, pernah ke PTUN gagal. Ya kalau kita melihat kompetensi pengadilannya (PN Jakpus) ya enggak masuk itu. Maka aneh saja," imbuhnya.

Terkait hal ini, Ganjar mengaku sempat membahas dengan Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat bertemu di acara pengukuhan Guru Besar USU.

Dibeberkan bahwa KPU akan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk menggugat PN Jakpus.

"Saya ketemu ketua KPU tadi di acara pengukuhan Guru Besar USU. Dia mau ke Pengadilan Tinggi untuk banding," ucap Ganjar.

Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochamad Afifuddin yang membenarkan akan adanya banding yang dilakukan pihaknya.

"Minggu ini, tinggal dimatangkan saja," kata Afif dikutip Kompas.com, Selasa (7/3/2023).

"Intinya kami jelaskan aturan-aturan terkait sengketa pendaftaran partai politik, sidang sengketa di Bawaslu, PTUN, PN, dan alasan-alasan yang menguatkan KPU," tandasnya.

Diketahui, gugatan perdata terhadap KPU tersebut dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang merasa dirugikan KPU.

Pasalnya, partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat virifikasi administrasi sehingga tak bisa menjadi calon peserta Pemilu 2024.

PRIMA juga menuding komisioner dan staf KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi Rp 500 juta.

PN Jakpus lantas memutuskan untuk menghukum KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari yang berimbas pada penundaan Pemilu.

Baca juga: PDIP Meradang, Erick Thohir Buka Suara soal PAN Ingin Pasangkan dengan Ganjar Pranowo: Itu Apresiasi

Penyebab Elektabilitas Ganjar Pranowo Selalu Tinggi

Di sisi lain, Pengamat politik Denny Siregar menilai ada sejumlah faktor yang membuat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selalu memuncaki survei capres.

Padahal, Ganjar sama sekali belum melakukan kampanye atau bahkan mengeluarkan biaya untuk mempromosikan dirinya.

Dilansir TribunWow.com, Denny lantas menilai Ganjar banyak dipercaya masyarakat karena aktif melakukan promosi dua arah.

Baca juga: Batal Dukung Ganjar Pranowo, Eks GP Mania Deklarasikan Prabowo Subianto Jadi Capres, Ini Alasannya

"Ganjar Pranowo mempunyai tingkat elektabilitas yang tertinggi. Artinya, orang banyak yang ingin dia jadi calon Presiden," tutur Denny dikutip kanal YouTube Cokro TV, Rabu (22/2/2023).

"Ini modal yang sangat besar untuk publik figur yang populer, sekaligus orang ingin dia menduduki sebuah jabatan."

Menurut Denny, Ganjar selalu menginformasikan kegiatan dan kinerjanya hanya melalui media sosial.

Baca juga: Ganjar Pranowo Angkat Suara soal Kasus Rudapaksa oleh 6 Pemuda di Brebes, Singgung LSM BPPI

Selain murah, platform tersebut juga dinilai lebih mengena di masyarakat jika dibandingkan dengan spanduk, kalender atau baliho wajah seperti pada umumnya.

"Ganjar Pranowo adalah hasil dari promosi aktif, atau promosi dua arah," ujar Denny.

"Dia enggak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mengenalkan wajahnya ke banyak daerah lewat spanduk dan baliho."

"Dia menginformasikan kerjanya sebagai Gubernur Jawa Tengah lewat media sosial. Sebuah campaign yang murah meriah dan membekas."

Menurut Denny, masyarakat di jaman sekarang sudah semakin pandai mengukur kinerja para calon pemimpin.

Sehingga, informasi yang dibagikan Ganjar, akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dibandingkan promosi satu arah.

"Orang sudah tidak percaya lagi dengan 'iklan' wajah, tapi orang lebih menyoroti kinerja seseorang," tutur Denny.

"Padahal Ganjar belum kampanye. Dia belum promosi dirinya karena dia belum merasa sebagai calon presiden resmi."(TribunWow.com/Via)

Baca Artikel Terkait Lainnya