Breaking News:

Pemilu 2024

Ditolak 8 Parpol, Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup yang Diwacanakan di Pemilu 2024?

Sistem proporsional tertutup dan terbuka saat ini ramai dibicarakan publik, berkaitan dengan wacana penerapannya di Pemilu 2024.

Editor: Lailatun Niqmah
Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV
Ketua Umum Partai Politik menyampaikan keterangan pers terkait sikap politik terhadap wacana pemilu proporsional tertutup di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Minggu (8/1/2023). 

Pernyataan sikap itu dihasilkan setelah para ketua umum dan elite parpol melakukan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Juga hadir  Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Sementara perwakilan Partai Gerindra tak hadir namun telah menyepakati sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Ada lima poin keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Lima poin tersebut dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Ketua KPU RI Hasyim Asyari Dituding Lecehkan Wanita Emas Pakai Motif Bantu Korban di Pemilu 2024

Berikut Lima Poin Pernyataan Sikap 8 Partai Politik

Pertama, Kami Menolak Proporsional Tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

Sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita.

Di lain pihak, sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin Demokrasi mundur,

Kedua, Sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUUVI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.

Ketiga , KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang undangan.

Keempat, Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.

Kelima, Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas Politik, keamanan dan ekonomi. (*)

Berita terkait Pemilu 2024

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 5 Pernyataan Sikap 8 Pimpinan Parpol di DPR Terkait Penolakan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Pemilu 2024Sistem Proporsional TertutupDPR RIKomisi Pemilihan Umum (KPU)sistem proporsional terbuka
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved