Reshuffle Kabinet
Bukan karena Anies, Pengamat Ungkap Alasan Jokowi akan Reshuffle Menteri NasDem: Ini tentang Koalisi
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai alasan Jokowi hendak depak menteri dari NasDem bukan gara-gara Anies Baswedan.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, menilai PDIP jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada Partai NasDem.
Dilansir TribunWow.com, hal ini dilihat dari sikap PDIP yang terus menggaungkan isu reshuflle kabinet menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun ketidaksukaan tersebut disinyalir muncul akibat keputusan Partai NasDem untuk mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Ketar-ketir Kena Reshuffle Jokowi? Kubu NasDem: Kami Ini Sama Besar Andilnya dengan PDIP
"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," kata Bawono dikutip Kompas.com, Rabu (4/1/2023).
Ia menilai bahwa desakan PDIP agar Jokowi merombak menterinya, terutama yang berasal dari Partai NasDem, akan memiliki muatan politik.
Padahal seharusnya, reshuffle tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja maupun sikap menteri terkait.
Baca juga: Isu NasDem Didepak Menguat, Jokowi Beri Jawaban Abu-abu soal Menteri yang Berpotensi Kena Reshuffle
"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai NasDem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," ungkap Bawono.
Menurutnya, pencapresan Anies oleh Partai NasDem merupakan hak yang dimiliki partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut.
Apalagi mengingat komitmen partai NasDem untuk mendukung pemerintahan Jokowi hanya sampai tahun 2024, di mana masa jabatan Presiden sudah berakhir.
"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai NasDem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," ujar Bawono dikutip Kompas.com.
Reshuffle kabinet merupakan wewenang dan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara.
Karenanya, sikap PDIP yang meminta Jokowi mengevaluasi menteri kader Partai NasDem dinilai sangat tidak etis.
"Ini seperti melakukan dikte terhadap presiden dan tidak menghormati hak prerogatif presiden," tandasnya.(TribunWow.com/Via)
