Bukan karena Anies, Pengamat Ungkap Alasan Jokowi akan Reshuffle Menteri NasDem: Ini tentang Koalisi

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai isu reshuffle menteri dari Partai NasDem tak berkaitan dengan pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dilansir TribunWow.com, wacana tersebut muncul setelah santer digaungkan PDIP dan disinyalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun perombakan Kabinet Indonesia Maju yang diduga menyasar Partai NasDem tersebut karena pemilihan koalisi yang tak sejalan dengan pemerintah.

Baca juga: Desak Jokowi agar Reshuffle, PDIP Disebut Terang-terangan Tak Suka NasDem Usung Anies Baswedan

Meski begitu, pihak Partai NasDem menegaskan bahwa mereka masih berkomitmen untuk mendampingi pemerintahan Jokowi hingga akhir.

"Menurut saya, sulit buat NasDem mengatakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari rezim ini, tapi di sisi lain sekarang intens berkomunikasi dengan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah," kata Yunarto dikutip Kompas.com, Jumat (6/1/2023).

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?"

Baca juga: Makin Panas dengan PDIP Buntut Isu Reshuffle, NasDem: Kalau Mau Ambil Kursi Ya Bicara sama Presiden

Menurut Yunarto, jika NasDem berkoalisi dengan Demokrat dan PKS dengan mengusung nama 'Koalisi Perubahan', maka pimpinan partai dianggap memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.

Seperti contohnya pembangunan IKN dan kenaikan harga BBM di mana Demokrat dan PKS memiliki pendapat berbeda.

"Bagaimana Nasdem menjelaskan di satu sisi dia adalah bagian dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, tapi dia juga bicara mengenai Koalisi Perubahan. Apa yang mau diubah," beber Yunarto dikutip Kompas.com.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang."

Yunarto menambahkan reshuffle yang diduga akan dilakukan pada menteri-menteri dari Partai NasDem bisa jadi memiliki muatan politik.

Menurutnya, perombakan itu lebih merujuk pada koalisi NasDem dibanding deklarasinya untuk mencalonkan Anies dalam Pilpres 2024.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi yang berbeda," ujar Yunarto.

"Alasan politik itu sah-sah saja dan memang salah satu variabel, menjadi sulit buat seorang menteri misalnya parpolnya sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden sekarang."

Baca juga: Para Partai Pendukung Jokowi Disebut Manfaatkan Momen Depak NasDem dari Kabinet, Pengamat: Itu Wajar

PDIP Tak Suka NasDem Usung Anies Baswedan

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, menilai PDIP jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada Partai NasDem.

Dilansir TribunWow.com, hal ini dilihat dari sikap PDIP yang terus menggaungkan isu reshuflle kabinet menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun ketidaksukaan tersebut disinyalir muncul akibat keputusan Partai NasDem untuk mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Ketar-ketir Kena Reshuffle Jokowi? Kubu NasDem: Kami Ini Sama Besar Andilnya dengan PDIP

"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," kata Bawono dikutip Kompas.com, Rabu (4/1/2023).

Ia menilai bahwa desakan PDIP agar Jokowi merombak menterinya, terutama yang berasal dari Partai NasDem, akan memiliki muatan politik.

Padahal seharusnya, reshuffle tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja maupun sikap menteri terkait.

Baca juga: Isu NasDem Didepak Menguat, Jokowi Beri Jawaban Abu-abu soal Menteri yang Berpotensi Kena Reshuffle

"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai NasDem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," ungkap Bawono.

Menurutnya, pencapresan Anies oleh Partai NasDem merupakan hak yang dimiliki partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut.

Apalagi mengingat komitmen partai NasDem untuk mendukung pemerintahan Jokowi hanya sampai tahun 2024, di mana masa jabatan Presiden sudah berakhir.

"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai NasDem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," ujar Bawono dikutip Kompas.com.

Reshuffle kabinet merupakan wewenang dan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara.

Karenanya, sikap PDIP yang meminta Jokowi mengevaluasi menteri kader Partai NasDem dinilai sangat tidak etis.

"Ini seperti melakukan dikte terhadap presiden dan tidak menghormati hak prerogatif presiden," tandasnya.(TribunWow.com/Via)

Baca Artikel Terkait Lainnya