Reshuffle Kabinet
Pihak Istana Bocorkan Reshuffle Kabinet akan Dilakukan Januari, Jokowi: Bisa Jumat, Bisa Senin
Pihak istana negara membocorkan kapan waktu reshuffle kabinet dilaksanakan, sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih ambigu.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Dilansir TribunWow.com, Johnny menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
Ia pun sempat menyindir pihak-pihak yang berusaha mempengaruhi Presiden dengan agenda bermuatan politis.
Baca juga: Wapres Maruf Amin Buka Suara soal Isu Reshuffle Jokowi: Kan Memang Hak Prerogratif Presiden
Sebagaimana diketahui, PDIP sebelumnya sempat mengusulkan evaluasi terhadap Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Yasin Limpo yang merupakan kader Partai NasDem.
Pihak PDIP juga beberapa kali menggaungkan isu reshuffle yang diklaim akan dilakukan oleh Jokowi.
"Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif Presiden," tegas Johnny dikutip kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (5/1/2023).
"Karenanya serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya."
Baca juga: Makin Panas dengan PDIP Buntut Isu Reshuffle, NasDem: Kalau Mau Ambil Kursi Ya Bicara sama Presiden
Ia lantas menyindir para pihak yang bertindak seolah-olah menjadi pemimpin negara.
Termasuk para pihak yang berusaha mempengaruhi keputusan Presiden tersebut.
"Jangan sampai ada Presiden-Presiden mendadak di Republik kita ini. Presiden dadakan, yang mencoba berasumsi dirinya sebagai Presiden," tukas Johnny.
"Atau mempengaruhi Presiden, mempengaruhi presidential rights prerogative, jangan, serahkan itu pada Presiden."
Sebelumnya, hal serupa sempat pula disampaikan Johnny saat disinggung soal usulan PDIP untuk melakukan evaluasi pada dua menteri dari NasDem.
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny.
"Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat."
Mewakili partainya, Johnny menegaskan bahwa Partai NasDem berkomitmen memberikan dukungan pada Jokowi hingga masa jabatan berakhir di 2024.
"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.
"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin."
"NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik," tandasnya.(TribunWow.com/Via)
