Reshuffle Kabinet
PDIP Gaduh Bahas Isu Reshuffle Jokowi, Johnny G Plate Sindir: Jangan sampai Ada Presiden Dadakan
Menkominfo Johnny G Plate menanggapi ramai isu reshuffle yang kabarnya akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate buka suara soal isu perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Dilansir TribunWow.com, Johnny menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
Ia pun sempat menyindir pihak-pihak yang berusaha mempengaruhi Presiden dengan agenda bermuatan politis.
Baca juga: Wapres Maruf Amin Buka Suara soal Isu Reshuffle Jokowi: Kan Memang Hak Prerogratif Presiden
Sebagaimana diketahui, PDIP sebelumnya sempat mengusulkan evaluasi terhadap Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Yasin Limpo yang merupakan kader Partai NasDem.
Pihak PDIP juga beberapa kali menggaungkan isu reshuffle yang diklaim akan dilakukan oleh Jokowi.
"Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif Presiden," tegas Johnny dikutip kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (5/1/2023).
"Karenanya serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya."
Baca juga: Makin Panas dengan PDIP Buntut Isu Reshuffle, NasDem: Kalau Mau Ambil Kursi Ya Bicara sama Presiden
Ia lantas menyindir para pihak yang bertindak seolah-olah menjadi pemimpin negara.
Termasuk para pihak yang berusaha mempengaruhi keputusan Presiden tersebut.
"Jangan sampai ada Presiden-Presiden mendadak di Republik kita ini. Presiden dadakan, yang mencoba berasumsi dirinya sebagai Presiden," tukas Johnny.
"Atau mempengaruhi Presiden, mempengaruhi presidential rights prerogative, jangan, serahkan itu pada Presiden."
Sebelumnya, hal serupa sempat pula disampaikan Johnny saat disinggung soal usulan PDIP untuk melakukan evaluasi pada dua menteri dari NasDem.
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny.
"Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat."
Mewakili partainya, Johnny menegaskan bahwa Partai NasDem berkomitmen memberikan dukungan pada Jokowi hingga masa jabatan berakhir di 2024.
"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.
"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin."
"NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik," tandasnya.
Baca juga: Desak Jokowi agar Reshuffle, PDIP Disebut Terang-terangan Tak Suka NasDem Usung Anies Baswedan
Lihat tayangan selengkapnya dari menit pertama:
Kubu NasDem: Kami Ini Sama Besar Andilnya dengan PDIP
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan pihaknya memiliki andil besar dalam pemerintahan seperti halnya PDIP.
Dilansir TribunWow.com, Ahmad Ali menilai tidak etis apabila PDIP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi para menteri.
Pasalnya, Presiden adalah kepala pemerintahan yang seharusnya netral dan tidak dapat diintimidasi partai politik manapun.
Baca juga: Para Partai Pendukung Jokowi Disebut Manfaatkan Momen Depak NasDem dari Kabinet, Pengamat: Itu Wajar
Dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023), Ahmad Ali menyatakan pihaknya tetap konsisten sebagai pihak yang mendukung pemerintahan Jokowi.
Bahkan, andil Partai NasDem dianggap sama dengan PDIP.
"Jadi, komunikasi berjalan baik dan Nasdem dalam posisi koalisi pemerintah saat ini. Saya pikir termasuk salah satu partai yang sangat konsisten mendukung kebijakan presiden seperti komitmen awal," ujar Ahmad Ali.
"Kami ini sama besarnya andilnya dengan PDIP katakan seperti itu. Karena kami bagian dari koalisi yang sejak awal," tegasnya.
Baca juga: Reshuffle Terbaru Jokowi Diduga Kuat Ingin Usir NasDem, Pengamat: Semoga Jokowi Tidak Ceroboh
Ahmad Ali juga menyebutkan bahwa Presiden semestinya tidak bisa dipengaruhi pihak-pihak yang ingin mencampuri hak prerogatif terkait reshuffle.
Hal ini diungkapkan setelah muncul komentar dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.
"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," ungkap Ahmad Ali.
Meski begitu, partai NasDem menyerahkan keputusan terkait reshuffle tersebut kembali ke tangan Jokowi.
"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kabinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden."
Ditanya mengenai kemungkinan untuk bertemu dengan Jokowi maupun pihak PDIP, kubu Partai NasDem tampaknya merasa enggan.
Pasalnya, dari pihaknya merasa tidak ada masalah apa pun baik dengan Presiden maupun PDIP.
"Kami merasa, pertama dengan presiden baik-baik saja. Pernyataan presiden itu tidak pada eksplisit, jadi isu reshuffle ini sudah terjadi 2 tahun lalu," kata Ahmad Ali.
"Ramai isu reshuffle ini kan terus. Tapi ini kan yang ramai itu pertama dari media dan dari orang-orang partai politik."(TribunWow.com/Via/Anung)
