Breaking News:

Polisi Tembak Polisi

VIDEO - Banding Kode Etik Ditolak, Ferdy Sambo Bakal Gugat Polri ke PTUN, Ini Tanggapan Polri

Ferdy Sambo akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo angkat bicara.

TRIBUNWOW.COM - Polri telah menolak permohonan banding Ferdy Sambo dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Ferdy Sambo sebelumnya sempat mengajukan banding setelah dapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian.

Eks Kadiv Propam Polri itu tetap dipecat menyusul ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Kini setelah bandingnya ditolak, Ferdy Sambo akan mengunggat Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: VIDEO Lukas Enembe Ternyata Miliki Hobi Berjudi, Pengacara Sebut untuk Melepaskan Penat

Menanggapi upaya hukum yang akan ditempuh pengacara Ferdy Sambo dengan menggugat hasil putusan sidang etik banding itu ke PTUN, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo angkat bicara.

Dedi mengatakan, Polri siap menghadapi kemungkinan gugatan hasil putusan sidang etik banding yang menolak permohonan banding para pelanggar dengan sanksi pemecatan dari kepolisian, salah satunya Ferdy Sambo.

"Ya, tentunya dari Biro Wabprof dan Divkum Polri siap to," kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu (21/9/2022).

Menurut Irjen Dedi, upaya Ferdy Sambo menggugat hasil sidang etik banding tersebut merupakan hak setiap warga negara.

Jenderal bintang dua itu menekankan bahwa hasil putusan Sidang KKEP Banding yang menolak permohonan banding Ferdy Sambo sudah final dan mengikat.

Baca juga: VIDEO YLKI Dukung Pemerintah Tak Hapus Listrik 450 VA ke 900 VA, Ungkap Fakta di Masyarakat

Dedi juga menegaskan, Polri melalui Divisi Profesi dan Pengaman (Propam), Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) dan Divisi Hukum sudah menjalankan sidang etik banding sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam undang-undang.

Karena itu, Dedi meyakini bahwa hasil sidang banding Komisi Kode Etik Polri tersebut akan minim celah untuk digugat.

"Hasil keputusan banding IJP FS (Ferdy Sambo) sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PTUN, itu hak konstitusional setiap warga negara," ujarnya.

Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan bahwa Ferdy Sambo berpeluang mengajukan gugatan ke PTUN atas putusan sidang etik tersebut.

Menurut Bambang, yang menjadi objek dalam PTUN itu adalah soal kebijakan sebuah institusi, dalam hal ini Surat Keputusan (SKep) PTDH dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Halaman
12
Sumber: Kompas TV
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved