Kabar Tokoh
Berita Anies Baswedan: DPRD DKI Sindir Anies Boros Anggaran hingga Buat Kacau Jakarta karena Ini
Ketua DPRD DKI mengkritisi keras terkait TGUPP di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Kritik keras disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan.
Edi menyoroti soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Anies.
Dikutip TribunWow dari Kompas, Edi menyebut TGUPP era Anies justru membuat kacau pembangunan di Ibu Kota.
Baca juga: Berita Anies Baswedan: Ucap Angka 24, Anies Menjawab saat Ditanya Kemungkinan Dampingi AHY di 2024
"Itu, TGUPP, harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta," ujar Edi seusai mengikuti rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022).
Edi mencontohkan bagaimana aksi TGUPP melakukan pelebaran trotoar di Kemang, Jakarta Selatan menyebabkan menyempitnya drainase di Kemang.
"Jadi, buntu di tengah-tengah, dampaknya banjir. Jadi, (TGUPP seharusnya) rasional melakukan pembangunan," tutur Prasetyo.
Edi juga menuding adanya politik kepentingan dalam TGUPP era Anies.
Edi menyoroti bagaimana TGUPP di era Anies memiliki jumlah anggota yang sangat banyak hingga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) DKI Jakarta.
Ia kini meminta agar TGUPP tidak lagi beroperasi setelah masa jabatan Anies selesai pada 16 Oktober 2022 nanti.
"TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam rapat badan anggaran (banggar), (upah TGUPP) enggak kami banggar-kan," tegas Edi.
Sebagai informasi, TGUPP ada sejak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di tahun 2014 lalu.
Kala itu TGUPP terdiri dari 7 orang yang merupakan campuran dari ASN dan ahli.
Jumlah TGUPP meningkat menjadi 9 orang setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI.
Lalu pada zaman Anies menjabat di tahun 2017, jumlah anggota TGUPP melonjak jauh menjadi 74 orang.
TGUPP era Anies sempat dikritisi oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti besaran anggaran TGUPP yang mencapai Rp 26 miliar di tahun anggaran 2020.
