Pemerintahan Zelensky Ancam Penjara Warga Ukraina di Wilayah Kekuasaan Rusia jika Lakukan Ini

TRIBUNWOW.COM - Nasib miris dialami oleh masyarakat Ukraina yang kini tinggal di wilayah kekuasaan Rusia.

Mereka terancam penjara hingga 12 tahun jika ketahuan mendukung pemerintahan Rusia.

Dikutip TribunWow dari rt, ancaman ini diumumkan oleh Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshcuk pada Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Sorot Sikap Negara Barat Bela Ukraina, Rusia Khawatirkan Keselamatan Putin saat Terbang ke Indonesia

Vereschuck memperingatkan para warga Ukraina agar tidak ikut-ikutan dalam referendum di wilayah Ukraina yang kini sedang dikuasai oleh pasukan militer Rusia.

Seperti yang diketahui, saat ini otoritas pro Rusia di Kharkov/Kharkiv, Kherson, Donetsk hingga Lugansk berencana mengadakan referendum bersatu dengan Rusia.

Namun masih belum jelas kapan referendum akan diadakan.

Vereschuck menjelaskan, terdapat aturan yang melarang bagi warga Ukraina untuk berpartisipasi dalam referendum tersebut.

"Jika kolaborasi terbukti, misalnya partisipasi dalam referendum atau mengajak untuk berpartisipasi dalam referendum, maka orang tersebut dapat dipenjara hingga 12 tahun beserta penyitaan aset," jelas Vereschuck.

Baca juga: 15 Tahun Berkuasa, Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov Umumkan Ingin Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Vereschuck mengklaim, warga Ukraina yang ingin bergabung dengan Rusia angkanya tidak mencapai dua persen.

Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani dekrit yang mempermudah perpindahan penduduk Ukraina ke negaranya.

Dilansir TribunWow.com, dekrit itu mengizinkan pemegang paspor Ukraina yang telah memasuki Rusia sejak serangan Kremlin untuk tinggal dan bekerja di negara itu tanpa batas waktu.

Seperti dilaporkan The Moscow Times, Minggu (28/8/2022), ada pula sejumlah uang yang ditawarkan negara bagi beberapa orang dengan kondisi khusus.

Baca juga: Diduga Mulai Kehabisan Tentara, Putin Perintahkan Penambahan 2 Juta Pasukan Rusia di Ukraina

Hingga saat ini, warga Ukraina hanya bisa tinggal di Rusia maksimal 90 hari dalam jangka waktu 180 hari.

Untuk tinggal lebih lama atau bekerja, seseorang harus mendapatkan izin khusus atau izin kerja.

Namun, langkah baru itu memungkinkan warga Ukraina dan orang-orang dari wilayah timur separatis Ukraina untuk bekerja di Rusia tanpa izin kerja dan tinggal di negara itu tanpa batas waktu.

Agar memenuhi syarat, pelamar harus diambil sidik jarinya, difoto dan menjalani tes untuk obat-obatan dan penyakit menular apa pun.

Dekrit tersebut juga melarang deportasi warga Ukraina, kecuali mereka yang dibebaskan dari penjara atau mereka yang dianggap mengancam keamanan Rusia.

Baca juga: Kejanggalan Pembunuhan Anak Penasihat Putin, Rusia Tuduh Mata-mata Ukraina yang Diduga Salah Sasaran

Dalam dekrit lain, Putin memerintahkan pembayaran sosial tersedia bagi orang-orang yang rentan, termasuk pensiunan, wanita cacat atau hamil, yang meninggalkan Ukraina atau wilayah separatis karena serangan tersebut.

Kategori orang tertentu, termasuk orang cacat dan orang tua di atas usia 80, akan diberikan 10.000 rubel (Rp 2,5 juta) dalam pembayaran bulanan.

Wanita hamil juga berhak atas pembayaran satu kali dalam jumlah yang sama.

Berdasarkan keputusan tersebut, pembayaran terkait harus dilakukan hingga 31 Desember 2022.

Meskipun dekrit tersebut ditandatangani oleh Putin pada 27 Agustus dan mulai berlaku pada tanggal ini, pembayaran akan mundur ke 1 Juli.

Adapun pengungsi yang telah tiba di Rusia dari dua republik Donbass dan Ukraina sejak 18 Februari akan berhak atas manfaat tersebut.

Menurut Moskow, 3,6 juta warga Ukraina, termasuk 587.000 anak-anak, telah memasuki Rusia sejak dimulainya serangan pada akhir Februari.

Pada bulan Juli, Kremlin mempermudah Ukraina untuk menerima kewarganegaraan Rusia, sebuah tindakan yang dikecam oleh Kyiv.

Baca juga: Siksa Warga Rusia yang Jadi Tahanan Perang, 2 Tentara Ukraina Ini Diburu Putin Dihargai Rp 245 Juta

Rusia Diklaim Mulai Goyah

Sebelumnya, Menteri pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan Rusia tidak mungkin berhasil menduduki Ukraina.

Dilansir TribunWow.com, hal ini dikarenakan negara-negara Barat telah menjanjikan 1,5 miliar euro (Rp 22,6 triliun) lebih untuk membantu meningkatkan militer Ukraina dalam perangnya melawan Rusia.

Menurut Ben Wallace, invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah goyah dan mulai gagal.

Baca juga: China Tuduh AS Ingin Ciptakan Perang Dingin Jilid 2 Lewat Konflik Rusia-Ukraina

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Kamis (11/8/2022), pada sebuah konferensi di Kopenhagen, 26 negara setuju untuk memberikan lebih banyak bantuan keuangan dan militer ke Ukraina.

Wallace mengatakan penting untuk memahami bahwa pertempuran dan hilangnya nyawa masih terjadi.

Ia juga menambahkan bahwa Rusia mulai gagal di banyak bidang.

"Invasi mereka telah terus-menerus dimodifikasi sejauh mereka benar-benar hanya fokus di bagian selatan dan timur, sangat jauh dari apa yang disebut operasi khusus tiga hari mereka," kata Wallace.

"Presiden Putin bertaruh pada Agustus mendatang atau beberapa bulan ke depan, kita semua akan bosan dengan konflik ini, dan komunitas internasional akan mempedulikan hal yang berbeda. Nah, hari ini adalah bukti sebaliknya."

Baca juga: Serang Ukraina, Pasukan Vladimir Putin Ternyata Pakai Komponen Barat, Rusia Gunakan Intel hingga AMD

Komitmen itu muncul setelah pemerintah di Kyiv berulang kali meminta Barat untuk mengirim lebih banyak senjata, termasuk artileri jarak jauh.

Adapun pihak Ukraina saat ini mulai aktif melakukan serangan balasan untuk membalikkan keadaan.

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, yang juga hadir pada pertemuan itu, berterima kasih kepada sekutu Eropa karena telah menjadi mitra yang dapat diandalkan.

"Peningkatan harga gas dan bahan bakar di Barat adalah harga kecil untuk perdamaian. Ukraina membayar perdamaian di seluruh Eropa dengan hidup mereka."

"Kita harus menang atas negara pembunuh dan merebut wilayah kita, termasuk Krimea. Bagi saya, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, hanya butuh waktu," cuit Reznikov di akun Twitter pribadinya.

Ukraina mengatakan awal bulan ini bahwa pihaknya telah menerima pengiriman senjata berat presisi tinggi lainnya dari Jerman dan Amerika Serikat.

Moskow, yang menuduh Barat memperpangjang konflik dengan memberi Ukraina lebih banyak senjata, mengatakan sedang melakukan operasi militer khusus di Ukraina untuk menjaga keamanan Rusia dari ekspansi NATO.

Sementara, Ukraina dan sekutunya menuduh Rusia melancarkan perang agresi ala kekaisaran.(TribunWow.com/Anung/Via)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina