Breaking News:

Polisi Tembak Polisi

Kapolri Jawab Kecurigaan Publik soal CCTV di Kasus Brigadir J, 3 Brigjen hingga 5 Kombes Diperiksa

Kapolri menjelaskan ada beberapa perwira tinggi, menengah, pertama diperiksa atas dugaan tidak profesional dalam mengolah TKP kasus Brigadir J.

youtube kompastv
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ada 25 personil Polri dari beragam pangkat diperiksa terkait kasus Brigadir J dalam konferensi pers Kamis (4/8/2022). 

"Kami punya kerjasama kan, jadi saya juga bisa ketemu sama Timsus, penyidik, sama Kompolnas."

"Dan semua itu koordinasinya ke Istana, jadi jelas kan apa arahan Bapak Presiden."

Komnas HAM yang berada langsung di bawah Menkopolhukam, kerap berkoordinasi langsung dengan Mahfud MD.

Maka, apabila ada kejanggalan atau upaya penyembunyian, ia akan segera melaporkan ke Mahfud MD sebagai perpanjangan tangan Presiden.

"Masing-masing punya cara sendiri, saya selalu ketemu dengan Pak Mahfud, koordinasi saya melalui Pak Mahfud, jadi kalau ada apa-apa di sini saya akan bilang pada Pak Mahfud," tegas Taufan.

Pengacara Curigai Keaslian Bukti CCTV

Kuasa hukum pihak keluarga Brigpol Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J menyangsikan bukti rekaman CCTV yang ditemukan polisi.

Dilansir TribunWow.com, pengacara Kamaruddin Simanjuntak menilai bukti tersebut bisa saja dipalsukan.

Ia menilai CCTV yang didapat dari rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo dan lingkungan sekitar itu bisa saja sudah melalui pengeditan.

Baca juga: Alasan Istri Irjen Sambo dan Brigadir J Pergi ke TKP Rumah Dinas yang Lama Sudah Tak Ditinggali

Hal ini diutarakannya setelah pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (2/8/2022) malam.

Menurut Kamaruddin, temuan rekaman CCTV yang sebelumnya sudah disampaikan Komnas HAM itu masih perlu diuji keasliannya.

Pasalnya, bisa saja rekaman yang terkumpul itu sudah melalui pengeditan demi kepentingan tertentu.

Karenanya, untuk menjaga objektivitas kasus, bukti tersebut perlu diuji keahliannya oleh pakar digital forensik.

"Saya sudah katakan Komnas HAM itu kalau dapat bukti elektronik diuji dulu. Karena namanya berbau elektronik itu bisa Ori (orisinil) bisa editan juga. Elektronik itu rawan diedit, maka harus diuji ahli forensik," ujar Kamaruddin dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (3/8/2022).

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved