Reshuffle Kabinet
Digantikan Kader PAN? 2 Menteri Jokowi Ini Dirumorkan Kena Reshuffle Kabinet
Rumor reshuffle kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) semakin kuat menjelang Rabu pon 15 Juni 2022.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
Dradjad juga tak menampik ada kabar bahwa PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.
"Nama Ketum, Bang Zul (Zulkifli Hasan), juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," ungkapnya.
Menurut keterangan Dradjad, info ini berasal dari internal Presiden Jokowi.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyerahkan keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi.
“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif," kata Pramono Anung.
"Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2022), seperti diberitakan Tribunnews.com.
Pramono hanya berpesan bahwa Jokowi sangat mengerti kebutuhannya sebagai presiden mengingat eks Wali Kota Solo tersebut telah delapan tahun menjabat sebagai presiden.
"Karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan," ungkap Pramono Anung.
Jokowi sendiri tidak menjawab ketika ditanya soal isu reshuffle.
"Belum, belum (belum reshuffle)," jawab Jokowi singkat usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).
Jokowi Sindir Habis-habisan Bawahannya
Berbicara dengan nada keras dan kesal, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyindir habis-habisan bawahannya dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).
Jokowi jengkel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membeli produk impor.
Ia mengingatkan bahwa uang yang digunakan oleh pemerintah untuk belanja keperluan negara berasal dari pajak yang merupakan uang rakyat.
Dikutip TribunWow.com dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi awalnya mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa belanja keperluan secara sembarangan.