Erdogan Penuhi Ancamannya, Usir 10 Duta Besar Asing Termasuk AS, Isyaratkan Keretakan Hubungan?

TRIBUNWOW.COM - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memerintahkan untuk mengusir duta besar dari 10 negara asing, termasuk Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (23/10/2021).

Dilansir TribunWow.com dari AFP, perintah kepada menteri luar negeri tersebut terjadi seusai para utusan asing secara kompak menyerukan dukungan terhadap tokoh aktivis, Osman Kavala.

Kavala adalah seorang kontributor untuk banyak masyarakat sipil sekaligus aktivis kelahiran Paris, Prancis.

Baca juga: Presiden Turki Erdogan Sebut Presiden AS Joe Biden Tulis Sejarah dengan Tangan Berdarah

Baca juga: Turki Tegaskan pada Rusia bahwa Israel Harus Diberi Pelajaran, Ini Pesan Erdogan pada Vladimir Putin

Turki menahan Kavala tanpa vonis hukuman sejak 2017 dan dia juga menghadapi serangkaian tuduhan, mulai dari protes anti-pemerintahan Erdogan pada 2013 hingga kudeta militer yang gagal 2016 lalu.

"Saya telah memerintahkan menteri luar negeri kami untuk menyatakan 10 duta besar negara asing sebagai persona non grata sesegera mungkin," kata Erdogan, merujuk pada istilah yang digunakan dalam diplomasi, di mana menandakan langkah pertama sebelum pengusiran.

Namun, Erdogan tak secara pasti menyebutkan kapan 10 duta besar asing itu akan diusir dari negaranya.

Presiden berusia 67 tahun itu, menyebut para utusan dari negara yang diusinya berlaku ‘tidak senonoh’ dan tak tahu atau pun memahami Turki.

"Mereka harus pergi dari sini pada hari di mana mereka tidak lagi mengenal Turki," ujarnya.

Para duta besar asing di Ankara mengeluarkan pernyataan bersama mereka, terkait dengan penahanan Kavala pada Senin (18/10/2021).

Negara-negara yang terdiri atas AS, Jerman, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia menyerukan "penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus (Kavala)".

Kavala menjadi simbol tindakan keras yang dilakukan oleh pemerintahan Erdogan kepada pihak-pihak yang berusaha mengkudetanya.

Berbicara kepada AFP dari sel penjaranya pekan lalu, Kavala mengatakan dia merasa dijadikan alat oleh Erdogan untuk menuduh kekuatan asing yang berusaha melemahkan pemerintahannya, yang sudah berlangsung hampir dua dekade.

Dewan Eropa, pengawas Hak Asasi Manusia (HAM) terkemuka di benua itu, telah mengeluarkan peringatan terakhir kepada Turki untuk mematuhi perintah Pengadilan HAM Eropa 2019, terkait pembebasan Kavala.

Turki diberi tenggat waktu untuk segera menanggapi perintah tersebut, hingga pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada 30 November sampai 2 Desember.

Jika hal itu gagal dilakukan Turki, maka dewan yang berbasis di Strasbourg itu dapat memilih untuk meluncurkan proses disipliner pertamanya terhadap Ankara.

Dikutip dari Reuters, Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya telah memanggil diplomat dari 10 negara yang merilis pernyataan terkait Kavala, dan menyebut aksi tersebut tidak bertanggung jawab.

Tujuh di antara duta besar tersebut mewakili sekutu NATO Turki.

Apabila pengusiran benar-benar dilakukan, maka berkemungkinan membuka keretakan hubungan terburuk dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan.

Baca juga: Kim Jong Un, Putin, hingga Erdogan Belum Ucap Selamat ke Joe Biden atas Hasil Pilpres AS, Mengapa?

Baca juga: Prancis Tarik Dubes di Turki seusai Erdogan Sebut Macron Butuh Periksa Mental soal Kasus Kartun Nabi

Kedutaan Besar AS dan Prancis serta Gedung Putih mau pun Departemen Luar Negeri AS, belum memberikan tanggapan terkait perintah pengusiran oleh Turki.

Erdogan telah mengatakan sebelumnya, bahwa dia berencana untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada pertemuan G20 di Roma akhir pekan depan.

Sementara itu, Norwegia mengatakan belum menerima pemberitahuan pengusiran dari otoritas Turki.

"Duta besar kami belum melakukan apa pun yang menjamin pengusiran," kata kepala juru bicara kementerian, Trude Maaseide.

"Kami akan terus meminta Turki untuk mematuhi standar demokrasi dan aturan yang dijalankan di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa," tambahnya.

Kavala dibebaskan tahun lalu dari tuduhan terkait protes 2013, tetapi keputusan itu dibatalkan tahun ini dan justru menyertakan tuduhan lain terkait upaya kudeta.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan kasusnya adalah simbol dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di bawah pemerintahan Erdogan.

"Pengusiran sepuluh duta besar adalah tanda pergeseran otoriter pemerintah Turki. Kami tidak akan terintimidasi. Kebebasan untuk Osman Kavala,” kata Presiden Parlemen Eropa, David Sassoli, melalui akun Twittenya.

Menteri Luar Negeri Denmark, Jeppe Kofod, mengatakan kementeriannya belum menerima pemberitahuan resmi, tetapi telah melakukan kontak dengan sekutunya.

"Kami akan terus menjaga nilai dan prinsip bersama kami, seperti yang ada dalam deklarasi bersama," katanya dalam sebuah pernyataan.

Di sisi lain, Kavala menyatakan pada Jumat lalu bahwa dia tidak akan lagi menghadiri sidangnya.

Dia merasa sidang selanjutnya tidak akan terselenggara dengan adil seusai komentar Erdogan terkait aksi para duta besar asing tersebut.

Sementara, sidang terbaru Kavala dijadwalkan digelar pada 26 November mendatang. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Turki lain