Kasus Covid-19 di Kudus Melandai dan Berada di Level 2, Ini Kata Bupati HM Hartopo dan Kemenkes

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia, terkhusus di beberapa daerah.

Kini, ada beberapa wilayah yang mampu menekan lonjakan kasus Covid-19, satu di antaranya adalah kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Dilansir Tribunnews.com, kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus saat ini telah mengalami pelandaian.

Pada beberapa waktu terakhir, Kudus sempat mengalami lonjakan kasus yang sangat signifikan.

"Alhamdulillah saat ini sangat landai sekali. Bahkan sekarang ada di level 2," ujar Bupati Kudus HM Hartopo dalam Dialog Produktif Semangat Selasa: "Kisah Keberhasilan Vaksinasi dari Kudus" yang disiarkan channel Youtube FMB9ID_IKP, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Dianggap Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Jepang Kecam Pengadaan Konser Namimonogatari2021

Hartopo mengatakan sinergisitas dan gotong royong berbagai pihak dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan Kudus lepas dari lonjakan angka Covid-19.

Seluruh pihak, menurut Hartopo, ikut terjun dalam penanganan Covid-19 di Kudus.

"Kekompakan, sinergisitas, gotong royong antara Forkopimda, para ulama, tokoh masyarakat, dan semua jajaran stakeholder yang ada di bawah. Semua kita rangkul, karena kita tidak bisa kerja sendiri. Semua kompak, dan sinergi," tutur Hartopo.

Penanganan Covid-19 di Kudus, kata Hartopo, melibatkan unsur terbawah, yakni tingkat RT. Ketua RT membentuk Satgas Covid-19 yang langsung terjun saat ada warga yang positif Covid-19.

Pemerintah desa diwajibkan membuat pusat isolasi mandiri untuk warga.

"Yang di desa kita minta buat untuk isolasi mandiri desa. Kita target minimal ada 20 tempat tidur di sana," ungkap Hartopo.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kudus juga bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Program Jogo Tonggo.

Pembaruan data kasus Covid-19, kata Hartopo, juga dilakukan secara cepat. Pihak RT selalu memperbaharui data, setiap ada temuan kasus positif Covid-19 baru.

"Jadi kita update tidak nunggu harian. Tapi perjam, 2 jam, kita selalu update. Ada permasalahan laporan kita tangani. Kita tangani bareng-bareng. ini kenapa kerja kita ringan dan ditangani segera," jelas Hartopo.

Hartopo mengungkapkan bantuan dari Pemerintah Pusat juga terus berdatangan saat kasus Covid-19 melonjak di Kudus.

Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan atensi khusus untuk penanganan kasus positif Covid-19 di Kudus.

"Kemarin banyak atensi dari pusat, dari Presiden, Menteri Kesehatan, BNPB. Semua turun. Bahkan dari Panglima TNI semua turun di sini memberikan support kepada kita. Juga memberikan bantuan terkait tenaga kesehatan juga. APD dan mungkin ada banyak lagi untuk Kabupaten Kudus," ucap Hartopo.

Saat ini, vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Kudus sekitar 24 persen. Sementara untuk dosis kedua baru sekitar 20 persen.

Baca juga: Bisakah Tidur Satu Ruangan dengan Pasien Covid-19 ketika Isolasi Mandiri? Ini Penjelasannya

Kudus di Level 2

Saat ini pandemi Covid-19 kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berada di level 2.

Padahal sebelumnya kasus terinfeksi virus SARS-CoV-2 di kabupaten itu cukup tinggi.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Kudus, H.M Hartopo S, T. M.M, M.H.

Puncak kasus terjadi pada 12 Juni 2021 yang saat mencapai 2300 kasus.

"Rata-rata kasus perhari bisa paling banyak 500 kasus. Angka kematian bisa 34 orang perharinya. Banyak sirine yang lewat," ungkapnya secara daring, Selasa (31/8/2021).

Bahkan Hartopo menyebutkan jika kasus infeksi di Kudus adalah yang tertinggi di Jawa Tengah.

Menurut pemaparan Hartopo, lonjakan kasus disebabkan adanya sebuah tradisi yang dilakukan pada hari Raya Idul Fitri.

"Pada hari raya kemarin ada tradisi banyaknya warga yang kerja di luar kota mudik atau pulang kampung. Kemarin sudah dilarang pemerintah, penyekatan, pengetatan sudah dilakukan pemerintah," katanya lagi.

Namun Hartopo menyebut jika masyarakat masih kucing-kucingan, sehingga bisa masuk dari luar kota ke desa.

Saat bulan Syawal, kata Hartopo banyak keluarga yang menginginkan keluarga kumpul di rumah.

"Ada tradisi makan opor bersama, suguhan snack. Banyak orang di luar kota lepas dari protokol kesehatan, makan bersama sambil ngobrol ini menjadi potensi yang luar biasa," paparnya lagi.

Kala itu belum ada peningkatan dan kasus tidak terdeteksi.

Namun setelah dua minggu berlalu, baru terasa dampaknya.

Kemudian Kudus melakukan harus testing dan treasing.

"Naik, naik terus termasuk kasus kematian," pungkasnya.

Baca juga: Cegah Penyumbatan Pembuluh Darah pada Pasien Covid-19, Coba Konsumsi Makanan Ini saat Isoman

Vaksin Baru Diterima dari Produsen Sebanyak 35 Persen

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi menyebut jika ada beberapa pertimbangan dalam pendistribusian vaksin.

Pertama adalah jumlah penduduk.

Kedua kedua adalah tingkat laju penularan yang terjadi.

Ketiga, kontribusi kasus positif.

Ketiga adalah varian atau mutasi virus di daerah tersebut.

"Kemarin kita tahu Kudus ada peningkatan kasus, itu sempat kita berikan alokasi vaksin lebih dibanding daerah lain," ungkapnya pada Dialog Produktif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (31/8/2021).

Di sisi lain, Nadia menyebut jika pertimbangan ini termasuk pada peningkatan kasus di bulan Juli yaitu di daerah Jawa dan Bali.

Sehingga mendapatkan proporsi vaksin sebanyak 60 persen dibandingkan daerah lain.

Nadia pun menyebutkan jika jumlah vaksin yang diterima dari produsen baru mencapai 35 persen dari kebutuhan rakyat Indonesia.

Namun pemerintah kata Nadia akan terus meningkatkan vaksinasi sesuai ketersedian vaksin.

Setiap daerah akan terus melakukan upaya pengaturan lebih cermat.

"Kita tahu bahwa distribusi vaksin setiap minggu ke dinas kesehatan provinsi dan TNI dan Polri. Ada tiga jalur proses vaksinasi. Diharapkan ketiga jalur dilakukan koordinasi melalui forum bagaimana pembagian sasaran termasuk prioritas penetapan sasaran vaksinasi," tegasnya.

Diharapkan dengan adanya koordinasi ini, masyarakat tahu persis kapan jadwal vaksinasi.

Serta mendapatkan vaksinasi secara lengkap yaitu dosis pertama dan kedua.

Baca juga: Waspada Risiko Malnutrisi pada Pasien Covid-19 saat Isolasi Mandiri, Simak Penjelasan Ahli Gizi

Pembelajaran Tatap Muka

Sekolah-sekolah yang berada di sekitar Jakarta sudah menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM sejak Senin, (30/8 2021).

Namun PTM dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi

"Pembelajaran tatap muka kita tahu ini adalah salah satu alternatif. Bahwa untuk proses tatap muka prokes kita kembangkan, harus mengacu pada SKB 4 Menteri," ungkapnya pada Dialog Produktif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (31/8/2021).

Dalam SKB 4 Menteri terdapat aturan jika guru dan tenaga pendidik harus melakukan vaksinasi.

Sehingga guru dan tenaga pendidik wajib divaksinasi.

Sedangkan peserta didik, vaksin bukan syarat untuk pembelajaran tatap muka.

Selain itu beberapa protokol kesehatan juga telah dibuat selama PTM berjalan.

Di antaranya seperti jarak antar siswa dan waktu PTM yang maksimal hanya selama dua jam saja.

Kemudian dipastikan peserta didik membawa masker.

Sekolah juga diharuskan menyediakan masker.

Selama proses pembelajaran dipastikan siswa didik tidak berkerumun atau berkelompok selama di sekolah.

"Ini sudah diatur SKB 4 Menteri. Ini menjadi dasar sekolah tatap muka dan sekali lagi PTM ini adalah pilihan. Sehingga keputusan akhir ada di orangtua. Apakah orangtua mengizinkan anak mengikuti pembelajaran tatap muka," kata Nadia lagi.

Di sisi lain kata Nadia juga harus menyediakan wahana hybrd untuk peserta didik jika ada yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.

Pemerintah Buat Rancangan Adaptasi Kegiatan Baru Berintegrasi dengan Teknologi dan Informasi

Pemerintah saat ini sedang membuat rancangan mengenai aktifitas publik selama pandemi Covid-19.

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi

Rancangan ini berisi adaptasi kegiatan baru yang memungkinkan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan Covid-19.

Saat ini kata Nadia, pemerintah tengah merencanakan suatu implementasi uji coba pada enam sektor.

Di antaranya yaitu sektor perdagangan sepeti pasar modern dan pasar tradisonal.

Kemudian adalah sektor pendidikan, sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor keagamaan dan terakhir di setor industri atau tempat kerja.

"Ini kita sedang menyusun monitoring protokol kesehatan lebih tepatnya bagaimana masyarakat aman beraktifitas di tempat-tempat publik," ungkapnya pada Dialog Produktif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (31/8/2021).

Salah satunya upaya yang dilakukan dalam rancangan ini adalah mengintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Nanti dalam aplikasi ini setiap orang bisa melihat mereka termasuk ke dalam kategori merah kuning atau hijau.

"Sehingga cukup aman melakukan aktifitas tempat publik. Artinya melalui perangkat teknologi informasi mengikuti pepantauan atas protokol tadi," katanya lagi.

Nadia pun menjelaskan jika status bewarna merah merupakan kasus Covid-19 baik itu yang melakukan kontak erat atau terinfeksi.

Sudah pasti mereka yang bewarna merah tidak melakukan aktifitas publik.

Namun harus melakukan isolasi mandiri atau karantina.

Sedangkan kalau bewarna kuning dan hijau mereka akan menerapkan protokol kesehatan yang nanti akan ditentukan. Termasuk juga pada area publik seperti tempat wisata.

"Dipastikan tidak ada kerumunan. kapasitas 50 persen, benar-benar 50 persen dengan adanya integrasi teknologi informasi tadi," kata Nadia lagi. (*)

Baca berita lainnya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus Melandai Berkat Gotong Royong Pemangku Kepentingan; Kini Berada di Level 2, Kudus Sempat Alami Lonjakan Kasus Covid-19 karena Hal Ini; Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes RI Sebut Vaksin Baru Diterima dari Produsen Sebanyak 35 Persen; Sesuai SKB 4 Menteri, Siti Nadia: PTM Adalah Pilihan, Keputusan Akhir Ada pada Orang Tua; dan Pemerintah Buat Rancangan Adaptasi Kegiatan Baru Berintegrasi dengan Teknologi dan Informasi