Sejumlah Mural Kritikan pada Jokowi Dihapus, Refly Harun: Harus dengan Penjelasan, Ada Unsur Politik

TRIBUNWOW.COM - Masyarakat di berbagai daerah belakangan marak menyuarakan kritik kepada pemerintah melalui gambar atau mural.

Sejumlah mural berisikan pesan dan kritikan terhadap pemerintah di era pandemi bermunculan dan viral di media sosial.

Namun, sejumah mural berisi keluh kesah dan pesan kritis itu kini telah dihapus.

Baca juga: Mural Jokowi 404: Not Found Dihapus dan Pelaku Diburu, Refly Harun: Dipuji Mau, Dikritik Nggak Mau

Contoh mural-mural kritik tersebut di antaranya adalah 'Tuhan Aku Lapar' di Tangerang, 'Jokowi 404: Not Found' di Jakarta, hingga mural 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di Pasuruan Jawa Timur.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun angkat bicara.

Mantan pejabat BUMN itu tidak mau serta merta memandang persoalan tersebut dengan mata sebelah.

Refly menegaskan, mural-mural tersebut harus dipastikan berada di tempat yang berizin.

"Jadi kita harus pastikan dulu bahwa tempat itu adalah tempat di mana orang boleh menyampaikan pesan," kata Refly Harun dikutip TribunWow.com dari tvonenews, Sabtu (14/8/2021).

Secara substansi atau isi pesan, Refly menyampaikan bahwa kritik dan pujian bobotnya sama.

Maka, aparat yang menghapus mural-mural tersebut semestinya tak hanya berdasarkan aturan lingkungan, melainkan juga harus adil secara substansi.

Baca juga: Marak Mural Kritikan untuk Pemerintah Dihapus, Faldo Maldini: Kalau Lapar Beli Makan, Bukan Cat

Baca juga: Tanggapan Istana soal Gugatan Pedagang Angkringan ke Presiden Jokowi, Faldo Maldini: Memang Sulit

"Baik pujian dan kritik itu sama nilainya. Tapi kalau kritik dihapus, pujian nggak dihapus, itu kan berarti ada inkonsistensi," kata Refly.

"Masalahanya adalah isi pesannya, yang saya katakan adalah kebebasan berpendapat. Tapi kalau soalnya di situ tidak boleh dicoret-coret karena prespektif lingkungan, maka kita bisa anggap itu hal yang wajar."

Sebagai pengamat politik, Rafly menegaskan bahwa aparat harus memberikan penjelasan terhadap aksi peghapusan tersebut.

Terlebih, tidak menutup kemungkinan bahwa penghapusan kritik-kritik sosial itu memang bermuatan politis.

"Hanya saja harus dengan penjelasan, jangan sampai ada subyektifitas dari petugas lapangan yang dasar hukumnya tidak ada," ucap Refly Harun.

"Rasanya tidak mungkin tidak ada unsur politiknya, kalau misalnya ada kritik tiba-tiba dihapus, itu bisa saja ada unsur politiknya, tidak hanya unsur lingkungannya."

"Harus dijelaskan mengapa itu dilarang, dsan harus teknis, jangan substansinya. Karena substansinya itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD," lanjutnya.

Baca juga: Sindiran Haikal Hassan soal Ramai Baliho Puan sebelum Pilpres 2024: Pak Jokowi Udah Dilepeh?

Simak videonya mulai menit ke 4.00:

Tanggapan Faldo Maldini

Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg) Faldo Maldini angkat bicara terkait maraknya mural bernada kritikan yang muncul di berbagai daerah.

Mural-mural terkait kritikan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Sayangnya, beberapa mural yang sempat viral di media sosial kini tampak sudah dihapus.

Baca juga: Tanggapan Istana soal Gugatan Pedagang Angkringan ke Presiden Jokowi, Faldo Maldini: Memang Sulit

Menanggapi hal tersebut, Faldo mengatakan bahwa itu bukan campur tangan pemerintah pusat.

Dalam dialog bersama Refly Harun di tvone, Faldo Maldini justru mengkritik balik para pembuat mural tersebut.

"Jadi kalau lapar kita beli makan. Bukan beli cat," kata Faldo dikutip TribunWow.com, Jumat (13/8/2021).

Terkait penghapusan sejumlah mural, Faldo menegaskan hal itu bukan berati pemerintah enggan dikritik.

Kritik tersebut justru dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam ruang demokrasi.

"Pak Presiden tidak pernah takut dibully atau dikata-katain, kita bisa list caci maki buat Presiden, King of lips service, PKI, Cina, lain-lain lah banyak banget. Tidak pernah marah," ujar Faldo.

"Ini adalah kemajuan di demokrasi kita dan ini perlu kita syukuri."

Baca juga: Sindiran Haikal Hassan soal Ramai Baliho Puan sebelum Pilpres 2024: Pak Jokowi Udah Dilepeh?

Baca juga: NasDem Apresiasi Pertemuan Jokowi dan Cucu Sisingamangaraja, Togu Simorangkir

Namun, Faldo menegaskan bahwa gambar-gambar bermakna sindiran atau kritik itu semestinya dilukis pada tempat yang tepat.

Ia menegaskan, aturan tataruang setiap daerah biasanya telah mengatur hal tetsebut.

"Jadi mural yang dikonsep dan dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis, justru itu yang dibutuhkan," ujar Faldo.

"Tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota, beda dengan sebaliknya."

Mantan aktivis itu menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal demikian.

Terkait adanya penghapusan, Faldo sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan perintah atau arahan dari pemerintah.

Penertiban mural tersebut mungkin adalah inisiasi dari Pemda yang menganggap gambar tersebut adalah vandalisme karena disampaikan tidak pada tempatnya.

"Nggak ada perintahan hapus dari pemerintah pusat, tugas kami yang utama ini kan bukan urus mural," ucap Faldo.

"Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin dan merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemrintah dulu."

"Apalagi ke pemerintah pusat untuk ngambil tindakan," sambungnya. (TribunWow.com/Rilo)

Baca artikel lain terkait