Mural 'Jokowi 404: Not Found' Dihapus dan Pelaku Diburu, Refly Harun: Dipuji Mau, Dikritik Nggak Mau

TRIBUNWOW.COM - Beberapa waktu terakhir viral sejumlah karya seni mural yang mengkritik pemerintah.

Terakhir, mural bertuliskan 'Jokowi 404: Not Found' di Batucepet, Tangerang, juga viral di media sosial.

Belum lama viral, mural tersebut sudah dihapus polisi dan jajaran aparat terkait.

Mural Jokowi 404 Not Fount kini sudah ditutup dengan cat hitam.

Baca juga: Marak Mural Kritikan untuk Pemerintah Dihapus, Faldo Maldini: Kalau Lapar Beli Makan, Bukan Cat

Baca juga: Kegembiraan Warga Solo Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Mural Wajah Jokowi-Maruf di Tembok

Menanggapi ramainya seni mural sebagai media mengkritik pemerintah, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun buka suara.

Dalam kanal YouTube tvOneNews, Jumat (12/8/2021), Refly menyebut antara kritik dan pujian untuk pemerintah harus diterima secara seimbang.

Refly berharap pemerintah tak hanya menerima pujian.

"Antara kritik dan pujian itu nilainya sama," ucap Refly.

"Kritik harus diperlakukan sama dengan pujian."

"Jadi jangan sampai pemerintah dipuji mau, dikritik enggak mau."

Menurut Refly, semua warga berhak menyampaikan kritk kepada pemerintah secara lisan maupun tulisan.

Yang menjadi masalah adalah jika mural tersebut digambarkan di lokasi yang memang dilarang.

"Itu kan soal substansinya, jadi kebebasan orang menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan," kata Refly.

"Kalau soal mural itu soal teknisnya, teknis itu bukan tekanan istana ya."

"Jadi teknisnya itu adalah apakah daerah tersebut dilarang untuk coret mencoret seperti itu."

"Atau sesungguhnya masih boleh membuat semacam mural itu. Ada juga soal paradigmanya yaitu pujian dan kritik itu sama nilainya," tukasnya.

Baca juga: KPU Adakan Lomba Mural Berhadiah Total Rp 22,5 Juta, Cek Syarat dan Ketentuannya

Baca juga: Marak Mural Kritikan untuk Pemerintah Dihapus, Faldo Maldini: Kalau Lapar Beli Makan, Bukan Cat

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-2.46:

Tanggapan Faldo Maldini

Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg) Faldo Maldini angkat bicara terkait maraknya mural bernada kritikan yang muncul di berbagai daerah.

Mural-mural terkait kritikan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Sayangnya, beberapa mural yang sempat viral di media sosial kini tampak sudah dihapus.

Baca juga: Tanggapan Istana soal Gugatan Pedagang Angkringan ke Presiden Jokowi, Faldo Maldini: Memang Sulit

Menanggapi hal tersebut, Faldo mengatakan bahwa itu bukan campur tangan pemerintah pusat.

Dalam dialog bersama Refly Harun di tvone, Faldo Maldini justru mengkritik balik para pembuat mural tersebut.

"Jadi kalau lapar kita beli makan. Bukan beli cat," kata Faldo dikutip TribunWow.com, Jumat (13/8/2021).

Terkait penghapusan sejumlah mural, Faldo menegaskan hal itu bukan berati pemerintah enggan dikritik.

Kritik tersebut justru dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam ruang demokrasi.

"Pak Presiden tidak pernah takut dibully atau dikata-katain, kita bisa list caci maki buat Presiden, King of lips service, PKI, Cina, lain-lain lah banyak banget. Tidak pernah marah," ujar Faldo.

"Ini adalah kemajuan di demokrasi kita dan ini perlu kita syukuri."

Baca juga: Sindiran Haikal Hassan soal Ramai Baliho Puan sebelum Pilpres 2024: Pak Jokowi Udah Dilepeh?

Baca juga: NasDem Apresiasi Pertemuan Jokowi dan Cucu Sisingamangaraja, Togu Simorangkir

Namun, Faldo menegaskan bahwa gambar-gambar bermakna sindiran atau kritik itu semestinya dilukis pada tempat yang tepat.

Ia menegaskan, aturan tataruang setiap daerah biasanya telah mengatur hal tetsebut.

"Jadi mural yang dikonsep dan dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis, justru itu yang dibutuhkan," ujar Faldo.

"Tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota, beda dengan sebaliknya."

Mantan aktivis itu menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal demikian.

Terkait adanya penghapusan, Faldo sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan perintah atau arahan dari pemerintah.

Penertiban mural tersebut mungkin adalah inisiasi dari Pemda yang menganggap gambar tersebut adalah vandalisme karena disampaikan tidak pada tempatnya.

"Nggak ada perintahan hapus dari pemerintah pusat, tugas kami yang utama ini kan bukan urus mural," ucap Faldo.

"Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin dan merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemrintah dulu."

"Apalagi ke pemerintah pusat untuk ngambil tindakan," sambungnya.

Contoh mural yang beredar di media sosial di antaranya adalah 'Tuhan Aku Lapar' di Tangerang, 'Jokowi 404: Not Found' di Jakarta, hingga mural 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di Pasuruan Jawa Timur yang kini telah dihapus. (TribunWow.com)

Baca artikel lain terkait