Marak Mural Kritikan untuk Pemerintah Dihapus, Faldo Maldini: Kalau Lapar Beli Makan, Bukan Cat

TRIBUNWOW.COM - Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg) Faldo Maldini angkat bicara terkait maraknya mural bernada kritikan yang muncul di berbagai daerah.

Mural-mural terkait kritikan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Sayangnya, beberapa mural yang sempat viral di media sosial kini tampak sudah dihapus.

Baca juga: Tanggapan Istana soal Gugatan Pedagang Angkringan ke Presiden Jokowi, Faldo Maldini: Memang Sulit

Menanggapi hal tersebut, Faldo mengatakan bahwa itu bukan campur tangan pemerintah pusat.

Dalam dialog bersama Refly Harun di tvone, Faldo Maldini justru mengkritik balik para pembuat mural tersebut.

"Jadi kalau lapar kita beli makan. Bukan beli cat," kata Faldo dikutip TribunWow.com, Jumat (13/8/2021).

Terkait penghapusan sejumlah mural, Faldo menegaskan hal itu bukan berati pemerintah enggan dikritik.

Kritik tersebut justru dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam ruang demokrasi.

"Pak Presiden tidak pernah takut dibully atau dikata-katain, kita bisa list caci maki buat Presiden, King of lips service, PKI, Cina, lain-lain lah banyak banget. Tidak pernah marah," ujar Faldo.

"Ini adalah kemajuan di demokrasi kita dan ini perlu kita syukuri."

Baca juga: Sindiran Haikal Hassan soal Ramai Baliho Puan sebelum Pilpres 2024: Pak Jokowi Udah Dilepeh?

Baca juga: NasDem Apresiasi Pertemuan Jokowi dan Cucu Sisingamangaraja, Togu Simorangkir

Namun, Faldo menegaskan bahwa gambar-gambar bermakna sindiran atau kritik itu semestinya dilukis pada tempat yang tepat.

Ia menegaskan, aturan tataruang setiap daerah biasanya telah mengatur hal tetsebut.

"Jadi mural yang dikonsep dan dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis, justru itu yang dibutuhkan," ujar Faldo.

"Tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota, beda dengan sebaliknya."

Mantan aktivis itu menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal demikian.

Terkait adanya penghapusan, Faldo sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan perintah atau arahan dari pemerintah.

Penertiban mural tersebut mungkin adalah inisiasi dari Pemda yang menganggap gambar tersebut adalah vandalisme karena disampaikan tidak pada tempatnya.

"Nggak ada perintahan hapus dari pemerintah pusat, tugas kami yang utama ini kan bukan urus mural," ucap Faldo.

"Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin dan merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemrintah dulu."

"Apalagi ke pemerintah pusat untuk ngambil tindakan," sambungnya.

Contoh mural yang beredar di media sosial di antaranya adalah 'Tuhan Aku Lapar' di Tangerang, 'Jokowi 404: Not Found' di Jakarta, hingga mural 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di Pasuruan Jawa Timur yang kini telah dihapus.

Baca juga: Sindiran Peneliti ICW di Mata Najwa saat Ungkit Jokowi Beri Grasi Napi Korupsi: Tak Ada Pride-nya

Faldo Tanggapi Gugatan pada Jokowi

Sebelumnya, Faldo Maldini angkat bicara terkait gugatan yang dilayangkan seorang pedagang angkringan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gugatan tersebut dilayangkan Muhammad Aslam, pedagang Angkringan di Jakarta Barat melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Dalam gugatannya, yang bersangkutan meminta agar Jokowi menghapus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Merespons hal tersebut, Faldo Maldini menyampikan bahwa pemerintah mengapresiasi langkah hukum yang diajukan Muhammad Aslam.

Faldo lantas meminta agar penggugat, Muhammad Aslam, dipastikan telah terdaftar dalam penerima bantuan UMKM.

Pasalnya, dana bantuan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sudah cair sebanyak Rp 306 Triliun.

"Kami berharap bapak Aslam, pedagang angkringan yang melayangkan gugatan ini, terdaftar dalam daftar penerima bantuan UMKM dari pemerintah. Kalau belum, mohon dibantu diurus," ucap Faldo dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Jokowi Ngaku Bangga saat Hubungi Greysia dan Apriyani yang Sabet Emas di Olimpiade: Saya Deg-degan

Faldo menambahkan, pemerintah akan berupaya terus untuk meringankan beban masyarakat imbas dari pandemi Covid-19.

Namun, Faldo menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak lah mudah.

"Memang kebijakan selalu punya dampak yang diinginkan, apalagi di situasi krisis yang hari ini, pasti setiap pilihan kebijakan menjadi sulit."

"Pemerintah selalu berupaya hadir dan memastikan beban masyarakat dapat dikurangi, agar masyarakat tidak sendirian menghadapi pandemi ini dan melewati ini semua," jelasnya.

Dalam gugatan tersebut, Jokowi juga diminta mencopot Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dari jabatannya sebagai Koordinator PPKM.

Pasalnya, Luhut dianggap tidak berkompeten di bidang penanggulangan kesehatan.

Menanggapi hal itu, Faldo menegaskan bahwa krisis pandemi bukan cuma masalah kesehatan dan ekonomi saja.

"Pandemi ini krisis yang multidimensional, bukan soal kesehatan saja, ekonomi saja, tapi juga pemerintahan," ujar Faldo.

Terakhir, Muhammad Aslam juga meminta ganti rugi akibat kerugian yang ditanggung akibat tidak bisa berjualan selama PPKM. (TribunWow.com/Rilo)

Baca artikel terkait