Ungkit Masa Gus Dur, Ketum PBNU Sebut Jokowi Tak Mudah Dilengserkan: Kami Punya Pengalaman Pahit

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan mudah dilengserkan karena penanganan Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Said Aqil pun kembali mengungkit pelengseran Presiden ke-3 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Menurut dia, pelengseran Gus Dur menjadi kenangan pahit bagi warga NU.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Sosok Ahmad Sofian, Diduga Jadi Provokator Aksi Jokowi End Game, Ketua RT: Enggak Nyangka Dia

Baca juga: Minta Pemberian Obat dan Vitamin Dimaksimalkan, Jokowi: Ada Kemungkinan Menghadapi Varian Baru

Said Aqil mulanya menyinggung munculnya gerakan yang menginginkan Jokowi lengser dari jabatan.

Menurut dia, melengserkan Jokowi bukanlah perkara yang mudah.

"Ada gerakan-gerakan yang berbau politis, targetnya minimal ngerecokin, ganggu keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya ini," katanya.

"Yang sebenarnya mereka tahu itu tidak mudah, tidak gampang karena kita sistem presidensial bukan perlementer."

Meski tahu tak mudah melengserkan Jokowi, kata Said Aqil, kelompok tersebut sengaja ingin merepotkan pemerintahan presiden asal Solo itu.

Ia lantas menyinggung pengalaman pahit warga NU soal pelengseran presiden.

"Tapi minimal mereka bikin repotlah supaya gagal dalam hal program-programnya," jelasnya.

"Walaupun mereka tahu sistem presidensial tidak mungkin Pak Jokowi dilengserkan di tengah jalan."

"Dan kami warga NU sudah punya pengalaman yang sangat pahit."

Said Aqil kembali mengungkit pelengseran Presiden Gus Dur.

Ia menyebut pelengseran tersebut sangat menyakiti hati warga NU.

Pasalnya, kata dia, Gus Dur dilengserkan saat tak melakukan pelanggaran hukum apa pun.

"Kita punya Presiden Gus Dur dilengserkan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas," ujarnya.

"Itu catatan yang sangat pahit bagi warga NU yang tidak mungkin warga Indonesia akan melakukan itu."

"Karena kita punya pengalaman, kenapa Presiden Gus Dur dilengserkan di tengah jalan? Hanya 23 bulan."

"Kita pahit sekali punya presiden dilengserkan tanpa alasan yang jelas."

Baca juga: Sebut Kapolri Listyo Warga NU Cabang Nasrani, Said Aqil Siradj: Beliau Sangat Hormat dengan Ulama

Baca juga: Isu Presiden 3 Periode, Jazalul Fawaid Sebut Amien Rais Ingin Lengserkan Jokowi, Ulang Masa Gus Dur?

Simak videonya berikut ini:

Ramai Seruan Demo 'Jokowi End Game'

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi soal seruan aksi demonstrasi bertajuk 'Jokowi End Game'.

Dilansir TribunWow.com, seruan aksi demo 'Jokowi End Game' ini berencana menuntut penolakan PPKM yang diberlakukan pemerintah.

Seruan ini bahkan viral di media sosial beberapa hari terakhir.

Menanggapi hal itu, Mahfud MD lantas menggelar konferensi oers yang disiarkan lewat YouTube Kompas TV, Sabtu (24/7/2021).

Baca juga: Sebar Ajakan Demo di Medsos, Pria di Banyumas Kesal Menganggur Gara-gara PPKM Darurat

Baca juga: 20 Anak di Bawah Umur Dilibatkan dalam Demo Bela Rizieq Shihab, Polisi: Orangtua Mereka Kecewa

Dalam siaran tersebut, Mahfud menyebut ada sekelompok orang yang sengaja ingin memanfaatkan situasi pandemi Covid-19.

"Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi," jelas Mahfud.

"Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni."

"Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi."

Mahfud mengatakan kelompok tersebut sengaja menentang apa pun keputusan pemerintah.

Selain sengaja menentang, kelompok itu disebutnya juga kerap melakukan provokasi kepada masyarakat.

"Apa pun yang diputuskan pemerintah diserang, ada yang seperti itu," lanjut Mahfud.

"Oleh sebab itu kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak murni selalu melakukan provokasi dan mengatakan setiap kebijakan pemerintah salah."

"Padahal pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat."

Mahfud lantas meminta masyarakat menyampaikan aspirasi secara baik dan mematuhi protokol kesehatan.

"Namun, sebaiknya aspirasi dalam masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan."

"Seperti misalnya melalui virtual meeting, webinar, dialog-dialog di televisi itu silakan." (TribunWow.com)

Baca artikel lain terkait