Breaking News:

Terkini Nasional

Jokowi Pilih Ubah PP ketimbang Pecat Rektor UI Rangkap Jabatan, Refly Harun: Yang Haram Jadi Halal

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merevisi PP 68/2013 tentang Statuta UI.

YouTube Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam kanal YouTube Refly Harun, Selasa (20/7/2021). Refly Harun mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merevisi PP 68/2013 tentang Statuta UI. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merevisi PP 68/2013 tentang Statuta UI.

Dilansir TribunWow.com, revisi tersebut kini mengizinkan Rektor UI merangkap jabatan di perusahaan BUMN selain di jabatan direksi.

Revisi itu hanya berselang kurang lebih satu bulan setelah kontroversi rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro.

Diberitakan sebelumnya, Ari Kuncoro ketahuan merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama BRI.

Rektor UI Prof Ari Kuncoro, SE, MA, Ph.D saat ditemui di Makara Center, Universitas Indonesia, Depok, Rabu (25/9/2019).
Rektor UI Prof Ari Kuncoro, SE, MA, Ph.D saat ditemui di Makara Center, Universitas Indonesia, Depok, Rabu (25/9/2019). (Warta Kota/Vini Rizki Amelia)

Baca juga: Trending Twitter, Ini Reaksi Kocak Netizen soal Rektor UI Boleh Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN

Baca juga: Sosok Ari Kuncoro, Rektor UI yang Viral karena Panggil BEM UI, Rangkap Jabatannya Kini Disorot

Sempat dianggap melanggar aturan, kini rangkap jabatan Ari Kuncoro dianggap legal seusai Statuta UI direvisi.

Dalam kanal YouTube Refly Harun, Selasa (20/7/2021), Refly Harun menyayangkan kebijakan Jokowi tersebut.

Padahal, kata dia, seharusnya Ari Kuncoro dipecat sebagai rektor UI karena melanggar aturan.

"Ketika ramai dibicarakan bahwa rektor UI melanggar PP, bukannya rektornya yang dicopot dari jabatan karena sudah melanggar," jelas Refly.

"Atau menteri BUMN-nya yang sudah lali dicopot juga, tapi yang terjadi adalah kesalahan itu dilegalkan dengan cara mengubah PP."

"Wah bahaya sekali kalau bernegara seperti ini."

Refly melanjutkan, revisi Statuta UI seolah mengubah hal haram menjadi halal.

Pasalnya dalam Statuta UI sebelumnya, rektor dilarang merangkap jabatan di perusahaan BUMN.

"Besok kalau ada pelanggaran Undang-undang, bukannya pelanggar Undang-undang diberi sanksi administratif," katanya.

"Tapi cukup Undang-undangnya diubah, jadi yang haram jadi halal."

"Luar biasa ya negara kita ini."

Baca juga: Faisal Basri Bongkar Curhat Dosen soal Rektor UI: Berdoa agar Jadi Menteri, Biar Cepet Keluar

Baca juga: Fadli Zon Sentil Rektor UI yang Panggil BEM UI seusai Beri Julukan Jokowi, Ternyata Rangkap Jabatan

Bahkan, kata Refly, Jokowi kini tengah mencontohkan soal pelanggaran peraturan kepada masyarakat.

Refly menyebut revisi Statuta UI yang dilakukan Jokowi itu seolah bertujuan mengakomodasi Ari Kuncoro yang dianggap bersalah karena rangkap jabatan.

"Bagaimana kita mau menegakkan good governance kalau presidennya mencontohkan pelanggaran peraturan yang dibuatnya sendiri," terangnya.

"Bayangkan dia membuat aturan dan aturan tersebut sudah eksis, ada pelanggaran terhadap aturan tersebut."

"Tapi dibiarkan dengan membuat aturan yang mengakomodasi pelanggaran tersebut."

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved