Virus Corona
Kepala Daerah Ngaku Tak Punya Dana untuk Lockdown, Politisi PDIP: Uangnya Ada, tapi Gak Dipakai
Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris buka suara soal kondisi keuangan untuk penanganan Covid-19.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris buka suara soal kondisi keuangan untuk penanganan Covid-19.
Dilansir TribunWow.com, Charles membantah jika kini pemerintah kehabisan uang untuk melakukan lockdown.
Dalam acara Mata Najwa, Rabu (30/6/2021), Charles pun membantah pernyataan sejumlah kepala daerah yang mengaku tak punya cukup uang untuk lockdown demi mengurangi penyebaran Covid-19.

Baca juga: Respons Najwa Shihab saat Dituduh Sebar Narasi yang Meragukan Tes PCR: Harap Hati-hati
Baca juga: Jerinx SID Pertanyakan Netralitas Najwa Shihab saat Singgung Covid-19: Tidakkah Kalian Merasa Aneh?
Charles menyebut cara paling ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan menutup Pulau Jawa.
"Bagi saya sebetulnya yang paling ideal adalah membatasi pergerakan keluar masuk dari Pulau Jawa," ucap Charles.
"Supaya penularan Covid tidak merambah ke zona yang masih hijau."
"Jangan sampai wilayah yang saat ini masih zona hijau nanti menjadi merah karena pembatasannya tidak cukup," lanjutnya.
Terkait hal itu, presenter Najwa Shihab lantas menyinggung soal ketersediaan dana untuk lockdown Pulau Jawa.
Pasalnya, kata Najwa, banyak kepala daerah yang batal melakukan lockdown karena tak punya cukup anggaran.
"Saya tidak pernah bisa menerima bahwa kita tidak punya anggaran untuk menghentikan Covid-19 di Indonesia," jelas Charles.
"Yang pertama UUD alinea 4 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa."
"Jadi negara harus memiliki prioritas untuk melindungi nyawa dan keselamatan masyarakat Indonesia."
Untuk memerjelas pernnyataannya, Charles bahkan menunjukkan data penyerapan dana Covid-19 di sejumlah daerah besar.
Menurut Charles, daerah masih memiliki banyak dana namun belum digunakan untuk penanganan Covid-19.
"Kalau kita telaah dari anggaran dari berbagai kementerian termasuk di daerah," terang Charles.