Penjelasan Sri Mulyani soal Beras dan Daging Sapi yang Bakal Dipungut Pajak

"Sehingga daya beli kembali tertekan, padahal daya beli ini dibutuhkan untuk pulih dari pandemi Covid-19,” ucap Fauzi, Senin (14/6/2021).

Menurutnya, pemerintah harusnya memberikan solusi yang meringankan beban rakyat.

Dirinya  menambahkan, malah sekarang pemerintah memberikan keringanan pajak pada mobil di tengah wacana pemberian pajak sembako dan pendidikan.

Fauzi mengatakan bahwa saat ini pihak fraksinya solid untuk menolak wacana tersebut.

"Karenanya, kami Fraksi NasDem DPR-RI solid menolak kebijakan pajak sembako dan pajak biaya pendidikan, karena akan semakin membebani ekonomi rakyat dan makin membuat daya beli masyarakat semakin tertekan," imbuh dia.

Hingga saat ini, Fauzi dan pihak komisinya belum mendapatkan draf mengenai wacana pemberian pajak terhadap sembako dan pendidikan.

Fauzi menyarankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemerintah untuk ambil antisipasi lain dalam menambah penerimaan negara di sektor pajak.

Contohnya, menarik pajak perusahaan tekologi yang beroperasi di Indonesia, seperti Google hingga Netflix  atau bisa menyasar ke perusahaan e-commerce.

Langkah lainnya, kata Fauzi, pemerintah bisa memotong gaji para Direksi dan Komisari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tentunya, cara itu diiringi dengan perbaikan sistem data perpajakan oleh Kemenkeu.

"Jadi tak perlu sembako dan biaya pendidikan dikenai pajak, terlebih disaat masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19," pungkasnya. (TribunWow.com/Krisna) 

Berita terkait Pajak Sembako

Sebagian artikel ini telah diolah dari Tribun Bisnis dengan judul Sri Mulyani Jelaskan Beras Jenis Ini yang Akan Kena Pajak dan Tribunnews.com dengan judul Fraksi NasDem Tolak Pajak Sembako dan Pendidikan, Dinilai Makin Bebani Rakyat Kecil