Penjelasan Sri Mulyani soal Beras dan Daging Sapi yang Bakal Dipungut Pajak

TRIBUNWOW.COM - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan jenis sembako yang akan dikenai pajak.

Dikutip TribunWow.com dari Tribun Bisnis pada Senin (14/6/2021), dirinya memberikan contoh komoditi akan dikenai pajak, yaitu beras jenis shirataki dan daging sapi yang berjenis premium.  

Dirinya membeberkan daging sapi premium tersebut terdiri dari daging wagyu yang kobe yang per kilonya bisa mencapai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.

Sedangkan daging sapi yang dipasar tidak akan dikenai pajak.

Baca juga: Saat Ganjar Pranowo Ikut Kritik Wacana Pemerintah soal Sembako Kena Pajak: Jangan Kebangetanlah

Baca juga: Kritik Keras Said Didu Wacana Pajak Sembako: Saya Curiga DPR Tolak di Awal Ujung-ujungnya Setuju

"Sama-sama daging sapi namanya, tapi ada daging sapi wagyu yang kobe, per kg bisa Rp 3 juta atau Rp 5 juta."

"Ada daging biasa yang dikonsumsi masyarakat per kg Rp 90 ribu, ini bumi dan langit," katanya pada rapat Komisi XI DPR, Senin (14/6/2021)

Maka dari itu, Sri Mulyani mengungkapakan instrumen perpajakan dalam RUU KUP mencoba dorong kesetaraan.

"Pajak itu mencoba dorong isu keadilan. Sekarang, diversifikasi masyarakat kita sangat beragam," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya diketahui, dirinya tidak akan menerapkan pajak untuk rakyat kelas bawah.

Reaksi Fraksi Nasdem

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Fauzi H Amro mengatakan bahwa rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan tidak tepat. 

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com pada senin (14/6/2021), menurutnya wacana itu bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Jika sembako naik, maka kebutuhan lain akan naik.

"Kebijakan ini sangat tidak tepat dilaksanakan saat ini, mengingat masyarakat masih diperhadapkan pada kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat saat ini belum pulih."

"Nah kalau sembako dikenai pajak, otomatis harga barang-barang di tingkat konsumen akan ikut naik."

"Sehingga daya beli kembali tertekan, padahal daya beli ini dibutuhkan untuk pulih dari pandemi Covid-19,” ucap Fauzi, Senin (14/6/2021).

Menurutnya, pemerintah harusnya memberikan solusi yang meringankan beban rakyat.

Dirinya  menambahkan, malah sekarang pemerintah memberikan keringanan pajak pada mobil di tengah wacana pemberian pajak sembako dan pendidikan.

Fauzi mengatakan bahwa saat ini pihak fraksinya solid untuk menolak wacana tersebut.

"Karenanya, kami Fraksi NasDem DPR-RI solid menolak kebijakan pajak sembako dan pajak biaya pendidikan, karena akan semakin membebani ekonomi rakyat dan makin membuat daya beli masyarakat semakin tertekan," imbuh dia.

Hingga saat ini, Fauzi dan pihak komisinya belum mendapatkan draf mengenai wacana pemberian pajak terhadap sembako dan pendidikan.

Fauzi menyarankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemerintah untuk ambil antisipasi lain dalam menambah penerimaan negara di sektor pajak.

Contohnya, menarik pajak perusahaan tekologi yang beroperasi di Indonesia, seperti Google hingga Netflix  atau bisa menyasar ke perusahaan e-commerce.

Langkah lainnya, kata Fauzi, pemerintah bisa memotong gaji para Direksi dan Komisari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tentunya, cara itu diiringi dengan perbaikan sistem data perpajakan oleh Kemenkeu.

"Jadi tak perlu sembako dan biaya pendidikan dikenai pajak, terlebih disaat masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19," pungkasnya. (TribunWow.com/Krisna) 

Berita terkait Pajak Sembako

Sebagian artikel ini telah diolah dari Tribun Bisnis dengan judul Sri Mulyani Jelaskan Beras Jenis Ini yang Akan Kena Pajak dan Tribunnews.com dengan judul Fraksi NasDem Tolak Pajak Sembako dan Pendidikan, Dinilai Makin Bebani Rakyat Kecil