Beredar Narasi Rp 38 Triliun Dana Haji Sudah Dipakai Jokowi, Cek Faktanya

TRIBUNWOW.COM - Baru-baru ini sebuah akun YouTube diketahui mengunggah video yang berjudul 'BERITA TERKINI ~ TERBONGKAR, TERNYATA 38 TRILIUN DANA HAJI SUDAH DIPAKEK JOKOWI. JAMAAH TAK TAU'.

Video tersebut diunggah oleh akun YouTube bernama Kopilogi  pada Sabtu (5/6/2021) yang memiliki jumlah pengikut cukup besar yaitu hampir 75 ribu subscriber. 

Selama dua hari video tersebut juga sudah ditonton oleh lebih dari 181 ribu orang dan mendapat komentar lebih dari 3 ribu komentar.

Dalam video tersebut juga terdapat cuplikan Menteri Agama Yoqut Cholil Qoumas yang sedang menyampaikan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah ibadah haji pada Kamis (3/6/2021).

Ada juga komentar dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan juga Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyoroti soal penggunaan dana haji.

Baca juga: Sudah Lakukan Persiapan, Jamaah Calon Haji Gemetar Mendengar Pemerintah Batalkan Ibadah Haji

Baca juga: Begini Nasib Calon Haji 2021 Indonesia yang Batal Berangkat, Menag: Ini Keputusan yang Terbaik

Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Agama disebut-sebut sebagai lembaga yang memakai dana haji tersebut.

Dana tersebut dikatakan digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur untuk tahun 2014 hingga 2017.

"Pada tahu 2014 dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1.371 triliun untuk pembangunan proyek-proyek jalur kereta api ganda," ucap narasi dalam video tersebut. 

Narasi yang disampaikan dalam video tersebut mempertanyakan bagaimana pemerintah bertanggung jawab terhadap dana haji tersebut dan jaminan terhadap kemanan dana haji itu.

"Bagaimana nasib dana haji di sana, bagaimana garansi atau jaminan yang diberikan pemerintah," ucapnya.

Dipastikan Hoaks

Setelah ditelusuri ternyata narasi yang ada di dalam video tersebut sudah beredar lama.

Bahkan satu tahun yang lalu tepatnya pada 11 Juni 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI pernah menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan Hoaks.

Penjelasan ini tampak pada laman Cek Fakta dalam situs kominfo.go.id.

"Setelah ditelusuri, klaim bahwa Presiden Joko Widodo telah menggunakan dana haji Rp38,5 triliun adalah salah. Faktanya, dana haji saat ini masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam bentuk Valuta Asing dan Rupiah," tulis laman tersebut.

"Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan, tak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur," lanjutnya.

Selain itu, dikutip dari Tribunnews.com, Menag Yaqut pada Kamis (3/6/2021) menegaskan, dana haji aman.

Para calon jemaah haji, baik reguler maupun haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat menarik kembali uangnya.

"Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan."

"Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman."

"Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoaks," kata Yaqut.

Prosedur Pengembalian Dana Haji

Baca juga: 100 OTG Covid-19 Asal Kudus Dibawa ke Asrama Haji Donuhudan untuk Jalani Karantina, Dibagi 2 Kloter

Kemenag dalam akun Instagram resminya @Kemenag_ri juga memberinkan informasi terkait prosedur permohonan pengambilan setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji baik reguler dan khusus pada tahun 2021.

1. Jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dengan menyertakan:

- Bukti asli setoran lunas Bipih dari Bank Penerima Setoran (BPS)

 
- Fotokopi buku tabungan (perlihatkan aslinya)

- Fotokopi e-KTP (perlihatkan aslinya)

- Nomor telepon jemaah haji

2. Petugas haji dan umrah melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan jemaah haji, kemudian menginput data setelah semua dokumen dinyatakan lengkap dan sah.

3. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pengembalian pelunasan Bipih kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri (Diryan DN).

4. Diryan DN melakukan konfirmasi surat permohonan pengembalian setoran pelunasan jemaah haji pada aplikasi Siskohat.

5. Diryan DN atas nama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan setoran pelunasan pelunasan Bipih kepada BPKH.

6. Petugas melakukan verifikasi pengajuan pengembalian setoran pelunasan pelunasan Bipih.

7. Petugas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai nilai pembayaran Bipih ke Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih.

8. BPS Bipih menerima SPM dari BPKH, melakukan transfer dana pengembalian setoran ke rekening jemaah haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian pada aplikasi Siskohat.

Seluruh tahapan ini berlangsung sembilan hari, dengan rincian:

- Dua hari di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

- Tiga hari di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Dua hari di BPKH

- Dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran (BPS) ke rekening jemaah. (TribunWow.com/Afzal Nur Iman)

Sebagian artikel ini telah diolah dari Tribunnews.com dengan judul Haji 2021 Batal, Bagaimana Nasib Dana Jemaah Haji? Ini Penjelasannya dan Cara Pengembalian Dana

Baca Artikel Lain Terkait