Breaking News:

TWK KPK

700 Pegawai KPK yang Lolos TWK Dikabarkan Kompak Tak Hadiri Pelantikan Jadi ASN, Ini Kata Pengamat

700 pegawai KPK dikabarkan kompak tak hadir dalam acara pelantikan pegawai KPK. Hal tersebut ditanggapi oleh para ahli.

YouTube Kompastv
Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN, Selasa (1/6/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Sebanyak 700 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kompak tak menghadiri acara pelantikan sebagai (Aparat Sipil Negara) ASN pada Selasa (1/6/2021). 

Hal tersebut ditanggapi oleh Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul dan Pakar Hukum Tata Negara Margito Kamis.

Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa (1/6/2021) Chudry menyayangkan aksi solidaritas 700 pegawai tersebut.

Meski tidak membuat kerja KPK terhenti, namun ia tidak mengelakkan akan terjadinya penurunan performa dari kinerja KPK

"Saya kira tidak akan membuat KPK menjadi berhenti." kata Chudry, Selasa (1/6/2021)

"(Tetapi) Kalau hanya solidaritas, solidaritas ini mengurangi performa KPK itu sendiri." 

Baca juga: Pertama Kali Terjadi di Indonesia, Aksi Solidaritas 700 Pegawai KPK Minta Hasil TWK Dibatalkan

Baca juga: Sempat Minta Tunda Pelantikan, 700 Pegawai KPK Akhirnya Tetap Dilantik: Terpaksa Mengikuti

Menurutnya hal tersebut bukanlah cara yang terbaik untuk menanggapi polemik yang terdapat dalam KPK, apalagi pegawai tersebut adalah orang yang taat pada Hukum.

Chudry menilai aksi ini lebih mirip dengan pemboikotan.

"Jadi saya kira kalau mau melakukan solidaritas, bentuknya bukan seperti ini, karena ini seperti pemboikotan." Ungkapnya.

Menurutnya aksi solidaritas bisa ditempuh dengan jalur hukum.

Jika solidaritas tersebut menghambat Kerja KPK, menurut Chudry Pemerintah bisa mengambil alih.

"Kalau nanti sampai terjadi seperti ini (performa KPK menurun akibat aksi solidaritas)," lanjut Chudry.

"Saya kira nanti presiden dan pemerintah akan mengeluarkan Perpu untuk mengambil alih sementara penyidik dari kepolisian dan lembaga lain." 

Tanggapan berbeda datang dari Margito, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Ditambah, dia merasa itu dalah hak dari 700 orang pegawai KPK tersebut, apakah memilih hadir atau tidak.

"Saya hormati sikap mereka sepenuhnya, mau datang ikut pelatihan monggo," ujar Margito

"Kalau mau ikut datang juga saya hormati mereka karena itu hak mereka."

Dirinya hanya beranggapan bahwa pelantikan hanya sebagai titik awal mereka menjadi pegawai KPK yang sah.

Margito hanya memperingatkan ketua KPK, Firli Bahuri.

Dia meminta kepada pimpinan KPK tersebut untuk mengikuti proses hukum terkait polemik kepegawaian KPK

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved