Breaking News:

TWK KPK

Sempat Minta Tunda Pelantikan, 700 Pegawai KPK Akhirnya Tetap Dilantik: Terpaksa Mengikuti

Pimpinan KPK tak mengindahkan surat terbuka yang disuarakan oleh 700 pegawai KPK agar menunda pelantikan pegawai KPK menjadi ASN.

YouTube Kompastv
Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN, Selasa (1/6/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Total 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) akhirnya resmi dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN), di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).

Sebelumnya, sebanyak 700 pegawai KPK yang lulus TWK sempat mengirimkan surat terbuka kepada Pimpinan KPK Firli Bahuri dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar menunda pelantikan hingga meminta agar seluruh pegawai KPK dilantik menjadi ASN.

Namun pada akhirnya 700 pegawai tersebut tetap mengikuti acara pelantikan dan dilantik menjadi ASN.

1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Ilham Rian/Tribunnews.com)

Baca juga: Pengakuan Pengajar Wawasan Kebangsaan Tak Lolos TWK, Siap Adu Debat dengan Firli: Kalau Kalah Mundur

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wahyu Prestianto selaku Penyidik Senior KPK yang lolos TWK.

"Permohonan penundaan pelantikan ditolak oleh pimpinan," kata Wahyu lewat keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).

Wahyu menyampaikan, para pegawai KPK yang sempat meminta agar pelantikan ditunda terpaksa mengikut pelantikan.

"Pegawai terpaksa mengikuti pelantikan karena sudah diterbitkan surat perintah," katanya.

Sebagai informasi, dari 1.349 pegawai KPK yang mengikuti tes, tersaring 75 tak dapat lulus TWK dan gagal menjadi ASN.

Lalu dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK tersebut, 51 diantaranya diberhentikan dan 24 pegawai dinyatakn akan dibina kembali.

Berikut ini adalah lima poin dalam surat terbuka yang sempat disampaikan oleh 700 pegawai KPK kepada para Pimpinan KPK pada Kamis (27/5/2021).

1. Pertama meminta pelantikan pegawai yang telah berstatus ASN untuk di tunda.

2. Kedua, meminta pimpinan KPK melantik semua pegawainya menjadi ASN sesuai dengan Perundang-Undangan dan arahan Presiden Joko Widodo.

3. Poin ketiga adalah tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai.

4. Empat, meminta agar hasil TWK dapat disampaikan secara terbuka, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Kelima, meminta agar dapat berdiskusi bersama dengan pimpinan KPK untuk mencari solusi atas polemik alih fungsi status kepegawaian dan TWK tersebut.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menyebut, aksi solidaritas para pegawai KPK ini baru sekali terjadi sepanjang sejarah berdirinya KPK di Indonesia.

"Kita tengah menyaksikan solidaritas tanpa dan melampaui batas dari Pegawai KPK yang lulus TWK terhadap para koleganya yang disingkirkan secara melawan hukum oleh Pimpinan KPK melalui instrumentasi TWK," kata BW dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Melalui surat itu, pegawai KPK meminta agar hasil TWK dibatalkan, memerintahkan seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN sesuai mandat UU 19/2019 dan PP 41/2020 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta meminta penundaan pelantikan.

"Fakta ini sekaligus menegaskan spirit yang berkembang berupa solidaritas yang berpucuk dari akal sehat dan berpijak dari nurani menjadi 'barang langka' yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun," kata BW.

BW juga menilai, aksi solidaritas tersebut menandakan bahwa para pegawai KPK sudah tidak lagi percaya dengan pimpinan KPK saat ini.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved