Breaking News:

TWK KPK

Sempat Minta Tunda Pelantikan, 700 Pegawai KPK Akhirnya Tetap Dilantik: Terpaksa Mengikuti

Pimpinan KPK tak mengindahkan surat terbuka yang disuarakan oleh 700 pegawai KPK agar menunda pelantikan pegawai KPK menjadi ASN.

YouTube Kompastv
Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN, Selasa (1/6/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Total 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) akhirnya resmi dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN), di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).

Sebelumnya, sebanyak 700 pegawai KPK yang lulus TWK sempat mengirimkan surat terbuka kepada Pimpinan KPK Firli Bahuri dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar menunda pelantikan hingga meminta agar seluruh pegawai KPK dilantik menjadi ASN.

Namun pada akhirnya 700 pegawai tersebut tetap mengikuti acara pelantikan dan dilantik menjadi ASN.

1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Ilham Rian/Tribunnews.com)

Baca juga: Pengakuan Pengajar Wawasan Kebangsaan Tak Lolos TWK, Siap Adu Debat dengan Firli: Kalau Kalah Mundur

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wahyu Prestianto selaku Penyidik Senior KPK yang lolos TWK.

"Permohonan penundaan pelantikan ditolak oleh pimpinan," kata Wahyu lewat keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).

Wahyu menyampaikan, para pegawai KPK yang sempat meminta agar pelantikan ditunda terpaksa mengikut pelantikan.

"Pegawai terpaksa mengikuti pelantikan karena sudah diterbitkan surat perintah," katanya.

Sebagai informasi, dari 1.349 pegawai KPK yang mengikuti tes, tersaring 75 tak dapat lulus TWK dan gagal menjadi ASN.

Lalu dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK tersebut, 51 diantaranya diberhentikan dan 24 pegawai dinyatakn akan dibina kembali.

Berikut ini adalah lima poin dalam surat terbuka yang sempat disampaikan oleh 700 pegawai KPK kepada para Pimpinan KPK pada Kamis (27/5/2021).

1. Pertama meminta pelantikan pegawai yang telah berstatus ASN untuk di tunda.

2. Kedua, meminta pimpinan KPK melantik semua pegawainya menjadi ASN sesuai dengan Perundang-Undangan dan arahan Presiden Joko Widodo.

3. Poin ketiga adalah tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai.

4. Empat, meminta agar hasil TWK dapat disampaikan secara terbuka, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved