Terkini Nasional
Libatkan BNPT, BIN hingga TNI, BKN Jamin Hasil TWK Pegawai KPK Objektif: Beda dengan TWK CPNS
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan hasil TWK tetap terjaga independensinya karena melibatkan sejumlah asesor dari bebarapa instansi berbeda.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
Mengenai hal ini, Jokowi secara langsung meminta kepada Pimpinan KPK untuk menjalankan solusi yang ia paparkan tadi, satu di antaranya adalah memberikan pendidikan kedinasan.
"Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya Pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip yang sebagaimana saya sampaikan tadi," ungkap Jokowi.
Baca juga: Nasib Kasus Besar yang Masih Diselidiki Novel Baswedan dkk, Harus Diserahkan ke Atasan di KPK
Simak videonya mulai menit ke-1.20:
Bermula dari tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan serta 74 pegawai KPK lainnya kini dinonaktifkan.
Dampak dari penonaktifan itu adalah, ke-75 pegawai yang bersangkutan harus menyerahkan kasus yang tengah mereka selidiki kepada atasan mereka di KPK.
Lewat akun Twitter-nya Novel menyatakan saat ini ada beberapa kasus besar yang tengah diselidiki oleh ke-75 pegawai tersebut.
Baca juga: Kini Dinonaktifkan dari KPK, Novel Ungkit Dulu Terima Penghargaan: Apa Enggak Aneh
Dikutip TribunWow.com, hal itu disampaikan oleh Novel lewat cuitan akun Twitter-nya, @nazaqistsha, Selasa (11/5/2021).
Novel menyebut, ke-75 pegawai KPK termasuk dirinya kini disingkarkan menggunakan SK penonaktifan.
Ia juga menyatakan ada beberapa pegawai yang sedang menyelidiki kasus-kasus besar.
Berikut cuitan lengkap yang ditulis oleh Novel:
"Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), bukan tes kompetensi atau tes utk seleksi.
Dlm UU 19/2019 dan Putusan MK jelaskan peg KPK mjd ASN hanya bersifat peralihan yg tdk boleh merugikan pegawai KPK.
Tp digunakan utk singkirkan 75 peg, bbrp sdg tangani kasus besar."
Keputusan menyerahkan tugas kepada atasan tertera dalam poin kedua dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.
Poin kedua tersebut memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
