Qodari Nilai Reshuffle Kabinet Jokowi Dilakukan untuk Akomodasi Kepentingan Parpol: Belum Berhasil

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari angkat bicara soal isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Qodari menyebut bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Meski demikian, Qodari menilai perombakan kabinet Jokowi kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat: Belum Cukup Waktu untuk Evaluasi Kembali Kinerja Semua Menteri

"Meski mengangkat atau memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden, perombakan kabinet kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik," kaya Qodari

Pertama yakni kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN).

"Pertama itu adalah kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional pasca kemenangan Zulkifli Hasan ke Pak Jokowi.

"Sekaligus keluarnya Amien Rais dari PAN dan mendirikan Partai Ummat," kata Qodari dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (15/4/2021).

Selain itu, Qodari juga menuturkan, reshuffle ini juga dilakukan untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang sebelumnya masih belum berhasil.

"Yang kedua untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang pada reshuffle pertama itu belum berhasil," imbuhnya.

Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO

Diketahui sebelumnya, akhir-akhir ini isu tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju sedang santer dibicarakan.

Lembaga survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk di-reshuffle.

Salah satunya lebaga survei yang melakukan riset adalah Indonesia Political Opinion (IPO).

IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja paling memuaskan.