Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Bicara Etika, Refly Harun Soroti Salah Langkah Moeldoko di Demokrat: Harusnya Sudah Diganti Presiden

Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi manuver politik Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Partai Demokrat.

TRIBUNNEWS/HERUDIN/Instagram @jokowi
Kolase foto Kepala KSP Moeldoko dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi manuver politik Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (4/4/2021).

Diketahui Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Pakar hukum tata negara Refly Harun memberi pilihan sikap Istana kepada KSP Moeldoko atas keterlibatannya dalam kisruh Partai Demokrat, Minggu (4/4/2021).
Pakar hukum tata negara Refly Harun memberi pilihan sikap Istana kepada KSP Moeldoko atas keterlibatannya dalam kisruh Partai Demokrat, Minggu (4/4/2021). (Capture YouTube Refly Harun)

Baca juga: Pemerintah Tolak Hasil KLB, Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Keputusan Terbaik, Singgung Pembuktian

Namun hasil KLB itu kemudian tidak diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Refly kemudian mempertanyakan kemungkinan sikap Istana, baik itu terlibat atau menentang tindakan Moeldoko.

"Itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dibantah kalau seandainya Istana mencopot Moeldoko dan mengatakan, 'Kami tidak mau terlibat dalam urusan yang begini-begini. Kalau Moeldoko masih mau menggugat ke pengadilan, maka silakan menggugat ke pengadilan dicopot KSP-nya'," kata Refly Harun.

"Tapi kalau (Moeldoko) tidak mau menggugat ke pengadilan, atau menyatakan mundur dari itu semua, maka dia tetap bisa bertahan," lanjutnya.

Refly Harun menyinggung etika yang harusnya diterapkan, mengingat jabatan Moeldoko yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, sudah selayaknya Moeldoko dicopot begitu terbukti terlibat dalam kisruh Partai Demokrat.

Baca juga: Tuntut Moeldoko Tanggung Jawab Buat Demokrat Sakit Hati, AHY Sebut Upaya Pembusukan: Tolong Dijawab

"Itu kalau kita bicara etika yang tidak terlalu tinggi," papar Refly.

"Kalau kita bicara etika yang terlalu tinggi, sudah lama seharusnya diganti Moeldoko sebagai pembantu presiden," lanjut dia.

Refly menyebut seharusnya langkah awal Moeldoko adalah melapor terlebih dulu ke Jokowi.

Padahal, Refly menilai, langkah Moeldoko itu dapat mempengaruhi citra presiden.

Setelah itu, dari laporan Moeldoko dapat diketahui bagaimana respons Jokowi.

"Kenapa? Terjadi paradoks. Dia sendiri mengatakan dirinya tidak melapor hal ini kepada presiden," singgung dia.

"Bagaimana mungkin, sebuah kebijakan, sebuah langkah yang sedikit banyak akan mempengaruhi wajah Istana sama sekali tidak dilaporkan ke presiden sebelumnya?" lanjut pengamat hukum ini.

"Padahal laporan itu penting untuk mengantisipasi atau mendengar restu dari presiden, apakah presiden membolehkan atau tidak melakukan langkah-langkah seperti itu," tutup Refly.

Lihat videonya mulai menit 13.50:

Yasonna Laoly: Pak Moeldoko Belingsatan Akhirnya Keluar Kandang

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved