Isu Kudeta Partai Demokrat
Pemerintah Tolak Hasil KLB, Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Keputusan Terbaik, Singgung Pembuktian
Partai Demokrat kubu Moeldoko menanggapi keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Justru, Saiful menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah memfitnah Moeldoko bahwa pemerintah berada di belakang Moeldoko.
Baca juga: Sindiran Politisi untuk Moeldoko seusai Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB: Ketum Abal-abal Insaf
3. Penggagas KLB sebut perlawanan bakal berlanjut di PTUN
Satu di antara penggagas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko, Hencky Luntungan, memastikan akan melakukan upaya perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah kepengurusan kubu KLB ditolak oleh pemerintah.
"Iya kami akan maju terus, melawan di PTUN," kata Hencky, melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Rabu (31/3/2021).
Pemerintah Tolak KLB
Diberitakan sebelumnya, pemerintah secara resmi telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, sebagai Ketua Umum.
Keputusan pemerintah itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak," kata Yasonna, Rabu (31/3/2021).
Keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB keluar karena kelengkapan fisik yang diperlukan di antaranya berupa surat mandat dari Ketua DPD dan DPC tidak terpenuhi.
"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," beber Yasonna.
Padahal, kubu Moeldoko telah diberi waktu untuk memperbaiki sesuai peraturan yang ada.
Atas sikap pemerintah itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan apresiasi.
Menurutnya, keputusan pemerintah itu bermakna tak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Saya tegaskan, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," ucapnya.
"Ketua umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," tambahnya.
(Tribunnews.com/Daryono/Nuryanti/Shella/Chaerul Umam)
Berita terkait Gejolak Partai Demokrat
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Reaksi Kubu Moeldoko soal Pemerintah Tolak Hasil KLB Demokrat, Marzuki Alie: Keputusan Terbaik
