Breaking News:

Terkini Nasional

Pencurian 2,15 Ton Solar Pertamina Seret Politisi Gerindra Rahmat Muhajirin, Pakar: Mudah Dilacak

Kasus pencurian 21,5 ton BBM solar milik PT Pertamina di Tuban, Jawa Timur diduga menyeret nama anggota DPR RI III Fraksi Gerindra Rahmat Muhajirin.

Kompas.com/Dok. Pribadi/ Istimewa
Tim gabungan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri telah mengagalkan kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Pertamina di single point morning (SPM) atau tempat bongkar muat BBM tengah laut di Tuban, Jawa Timur. 

TRIBUNWOW.COM - Kasus pencurian 21,5 ton BBM jenis solar milik PT Pertamina di Tuban, Jawa Timur diduga menyeret nama anggota DPR RI III Fraksi Gerindra Rahmat Muhajirin.

Dilansir TribunWow.com, pencurian itu menggunakan kapal MT Putra Harapan yang berhasil digagalkan Polairud pada Jumat (19/3/2021) lalu.

Pencurian dilakukan di single point morning (SPM) atau tempat bongkar muat BBM di tengah perairan Tuban.

Operasi tangkap tangan pencurian BBM di perairan Tuban, Jawa Timur oleh tim Ditpolairud Korpolairud Baharkam Polri.
Operasi tangkap tangan pencurian BBM di perairan Tuban, Jawa Timur oleh tim Ditpolairud Korpolairud Baharkam Polri. (TribunJakarta.com/Istimewa)

Baca juga: Samakan TGUPP Milik Anies Layaknya Anak Pungut, Gerindra Singgung BW Jadi Kuasa Hukum Demokrat

Rahmat Muhajirin kemudian dilaporkan atas dugaan keterlibatan dalam kasus pencurian itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menurut pakar transportasi laut Institut Teknologi Surabaya (ITS) Tri Achmadi, data kapal tidak dapat dibohongi karena sudah tercatat di Kementerian Perhubungan, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), International Maritime Organization (IMO), asuransi, perbankan, galangan kapal.

Data itu juga mudah diakses publik.

“Kapal itu pasti bertuan dan datanya mudah dilacak, apalagi di zaman digital sekarang," jelas Tri Achmadi, dikutip dari TribunJakarta.com, Selasa (23/3/2021).

"Prosedur kepemilikan kapal juga sangat rigid. Tidak semudah itu berkelit kapal bukan punya kami karena datanya pasti terdokumentasi dan mudah dibuktikan secara hukum,” paparnya.

Diketahui registrasi kapal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

"Tidak mungkin kapal jalan atas mau-maunya nahkoda. Apalagi membajak kapal sendiri dan bersekongkol dengan semua ABK (anak buah kapal),” kata Tri.

Halaman
123
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved