Wacana Presiden 3 Periode
Arief Poyuono Sebut 85 Persen Rakyat Setuju Presiden 3 Periode, Najwa Shihab Kaget: Yakin Sekali?
Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai masa jabatan presiden kurang jika hanya dua periode.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai masa jabatan presiden kurang jika hanya dua periode.
Dilansir TribunWow.com, hal itu tampak dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (17/3/2021).
Diketahui sejak 2019 Arief Poyuono selalu mendukung rencana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode, bahkan jika perlu lebih dari itu.
Baca juga: Amien Rais Tuduh Jokowi Mau 3 Periode, Politikus PKB: Dulu Dia Mau Hentikan Presiden, Sekarang Sama
"Saya mengatakan bahwa dua periode kurang itu ada dasarnya," jelas Arief Poyuono.
"Pertama saya berpikir dari sisi ekonominya," lanjut dia.
Ia mempertanyakan keputusan Tap MPR yang dulu menetapkan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya dua periode.
Menurut Arief, aturan ini terlalu mengikuti konstitusi Amerika Serikat.
Padahal konstelasi politik di Indonesia sangat berbeda.
"Saya enggak tahu deh, dulu anggota-anggota DPR yang buat dua periode itu mikir enggak sih kalau dua periode diterapkan di Indonesia dengan landscape politik yang berbeda dengan Amerika, budaya politik yang berbeda, punya dampak terhadap perekonomian di Indonesia," terang Arief.
Presenter Najwa Shihab lalu bertanya lebih lanjut.
"Sepuluh tahun kurang untuk membangun?" tanya Najwa.
Baca juga: Amien Rais Tuduh Jokowi Mau 3 Periode, Ali Ngabalin Tegur: Jangan Main Sebarkan Berita, Itu Fitnah
Ia menjelaskan Indonesia memiliki peta politik dengan partai yang beragam.
Selain itu, arah politik dapat berubah-ubah sesuai kehendak partai.
"Kurang, karena berbeda. Dua periode yang kita copy paste itu lebih dekat dengan konstitusinya Amerika. Amerika cuma dua partai, Indonesia partainya berkarung-karung," kata Arief.
Ia bahkan menyebut aturan masa jabatan dua periode itu sangat kurang.
Arief menyebut contoh pada masa reformasi yang terjadi bukannya industrialisasi, tetapi deindustrialisasi.
Tidak hanya itu, ia mengungkapkan banyak investor yang takut melakukan investasi jangka panjang karena kemungkinan kebijakan pemerintah bisa berubah dalam kurun waktu 10 tahun.
"Seberapa Anda yakin pandangan Anda disetujui banyak orang?" tanya Najwa.
"Kalau untuk hari ini, saya meyakini 85 persen rakyat Indonesia setuju kalau tiga periode," tegas Arief.
Keyakinan itu membuat Najwa terkejut.
"Yakin sekali Anda 85 persen?" tanya sang presenter dengan nada kaget.
"Tiga periode itu 'kan artinya bukan selama-lamanya," jelas Arief Poyuono.
Baca juga: Hidayat Nur Wahid soal Isu Jabatan Presiden Jadi 3 Periode: MPR Tidak Mengamandemen UUD
Lihat videonya mulai menit ke-3.50:
Teguran Ali Ngabalin ke Amien Rais yang Tuduh Jokowi Mau 3 Periode
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menegur ucapan mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut ada wacana memperpanjang masa jabatan presiden.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (16/3/2021).
Menurut Amien Rais, ada upaya mengamandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7 demi memperpanjang masa jabatan presiden di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Jawab Tudingan Amien Rais soal Jokowi Mau 3 Periode, Ali Ngabalin: Halusinasi seperti Ahli Nujum
Jokowi langsung membantah bahwa dirinya berminat maju kembali sebagai presiden jika memang diizinkan.
Ngabalin kemudian menanggapi tudingan Amien Rais dengan menyebut masyarakat selalu memperhatikan tingkah tokoh-tokoh nasional dan ucapan mereka.
"Saya mau mengatakan kita tidak berada dalam ruang hampa. Arus politik yang orang pikirkan atau pergerakan politik yang sedang dilakukan oleh siapapun, sehebat apapun, kita tidak hidup dalam republik dalam ruang hampa," komentar Ali Ngabalin.
"Di bawah ini ada seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan dan memberikan penilaian terhadap seluruh pergerakan tokoh-tokoh yang ada," lanjutnya.
Ali Ngabalin menegaskan Jokowi memegang teguh konstitusi dan tidak akan menerima perpanjangan masa jabatan presiden, meskipun diusulkan.
Diketahui, amandemen UUD merupakan kewenangan MPR.
Baca juga: Ditemui Amien Rais soal Penembakan FPI, Mahfud MD Ungkap Jawaban Jokowi: Kalau Tahu Hukum
Walaupun begitu, Ngabalin menyayangkan harus Jokowi yang mengklarifikasi tudingan yang diarahkan kepadanya.
"Kompetensi untuk membicarakan itu 'kan tidak ada di presiden, tetapi presiden harus memberikan pertanggungjawaban itu kepada publik dengan statement yang telah beliau kemukakan," kata Ngabalin.
Ia menambahkan, Jokowi dan jajarannya sedang berkonsentrasi pada penanganan pandemi, bukan mengurusi manuver politik.
"Makanya kenapa diksi yang dipakai Amien Rais itu adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menguasai partai-partai atau fraksi yang ada di parlemen atau MPR," singgung Ngabalin.
Ia menuntut Amien Rais mengklarifikasi sumber tuduhannya.
"Dari awal saya bilang, fraksi mana, partai mana? Jangan main menyebarkan berita yang tidak ada sumbernya. Itu namanya fitnah dan mengganggu orang, membuat orang tercederai, membenturkan Presiden Joko Widodo dengan masyarakat," desak Ngabalin.
"Itulah yang tidak tepat bagi seorang tokoh Amien Rais dan kenapa dia tidak ngomong di depan presiden pada waktu langsung jumpa," tutupnya. (TribunWow.com/Brigitta)
