Terkini Nasional
Jokowi Diam soal Demokrat tapi Respons Cepat Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Ini Kata Ali Ngabalin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan cepat merespons wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Mohamad Yoenus
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan cepat merespons munculnya wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Wacana tersebut sebelumnya kembali digulirkan oleh politisi senior sekaligus mantan Ketua MPR RI, Amien Rais.
Dilansir TribunWow.com, Jokowi langsung melakukan keterangan pers untuk membantah wacana tersebut, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Ali Ngabalin Minta Abaikan Amien Rais soal Isu Presiden 3 Periode: Sudah Bertemu Jokowi, Tak Ngomong
Baca juga: Soal Wacana Presiden 3 Periode, M Qodari Usulkan Jokowi-Prabowo 2024: Polarisasi Itu Semakin Kuat
Yang masih menjadi pertanyaan, Jokowi sampai saat ini diam terkait persoalan di Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Di satu sisi publik sudah mendesak supaya Jokowi mengambil sikap atas manuver yang dilakukan oleh Moeldoko.
Menanggapi dua sikap berbeda dari Jokowi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut kondisinya memang berbeda antara persoalan Partai Demokrat dengan wacana presiden tiga periode.
Menurut Ali Ngabalin, terkait wacana presiden tiga periode sudah menyangkut Garis Besar Haluan Negara, khususnya soal kontitusi negara.
Apalagi pernyataan yang disampaikan Amien Rais sifatnya tudingan tak mendasar atau fitnah.
"Karena dua hal yang berbeda. Kalau fitnah yang disebarkan oleh Amien Rais itu adalah bentuk daripada membenturkan presiden dengan urusan yang terkait dengan konstitusi UUD 1945," kata Ngabalin kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).
Ali Ngabalin lantas meminta untuk tidak mengaitkan-kaitkan ataupun menyamakan dengan persoalan Partai Demokrat.
Menurutnya, persoalan Partai Demokrat sudah menjadi urusan Moeldoko dan Partai berlambang mercy itu sendiri.
"Kalau masalah internal apa urusannya Presiden harus sampai ke sana? Masih banyak yang harus Presiden urus," tanyanya.
Baca juga: Tanggapi Ikrar Setia Fraksi Demokrat untuk AHY, Jhoni Allen Sindir: Kesetiaan Itu Bukan kepada Orang
Dalam kesempatan itu, Ali Ngabalin juga menegaskan bahwa langkah Moeldoko tidak ada sangkut-pautanya sama sekali dengan pemerintah ataupun Jokowi.
Terkait desakan mundur kepada Moeldoko, Ali Ngabalin juga menyebut menjadi keputusan dari seorang presiden yang menjadi hak prerogatifnya.
"Bahwa nanti Presiden punya pandangan dan pikiran yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan mengangkat dan memberhentikan pembantunya, itu tentu hak prerogatif Presiden," kata Ngabalin.
Lebih lanjut, Ali Ngabalin mengatakan terlepas terpilihnya Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB, yang bersangkutan disebut masih bekerja seperti biasa sebagai KSP.
"Enggak ada urusannya terganggu. Ini urusan internal, urusan yang tidak bisa orang lain melakukan, ya memang mereka punya urusan-urusan, namanya juga orang berpolitik pribadi," kata dia.
Jokowi: Tidak Ada Niat, Tidak juga Berminat
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali buka suara soal munculnya wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Dilansir TribunWow.com, Jokowi lagi-lagi menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk mengubah aturan tersebut.
Bahkan Jokowi sendiri mengaku tidak berminat maju lagi di pemilihan presiden edisi mendatang.
Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Singgung Demokrat, Mardani Ali Peringatkan Jokowi soal Wacana Jabatan Presiden 3 Periode
Dalam kesempatan itu, Jokowi seakan-akan sudah bosan menanggapi pernyataan tentang wacana tersebut.
Pasalnya menurut Jokowi, dirinya sudah berkali-kali memberikan bantahan.
Seperti yang diketahui, wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali mencuat setelah disuarakan oleh politisi senior sekaligus mantan Ketua MPR RI, Amien Rais.
"Apa lagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik sikap saya enggak berubah," ujar Jokowi, Senin (15/3/2021), dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi lantas meminta kepada semua pihak untuk tidak membuat kegaduhan ataupun melemparkan isu-isu tidak mendasar.
Terlebih menurut Jokowi, pemerintah saat ini tengah fokus menghadapi pandemi Covid-19 yang dinilai jauh lebih penting.
"Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," harapnya.
Baca juga: Tanggapi Kecurigaan Amien Rais soal Upaya Ubah Aturan Presiden 3 Periode, Ali Ngabalin: Faktor Uzur
Terakhir, Presiden asal Solo Jawa Tengah itu dengan tegas mengatakan bahwa periode kedua ini akan menjadi periode terakhir dirinya memimpin Indonesia.
Dirinya mengaku menghormati dan akan menjaga konstitusi yang sudah menetapkan masa jabatan presiden selama dua periode.
"Saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," tegas Jokowi.
"Konstitusi amanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama," pungkasnya.
Jawaban dari Jokowi tersebut masih sama dengan apa yang sudah disampaikan di awal masa pemerintahannya di periode ke dua ini, tepatnya pada 2 Desember 2019 silam.
Saat itu, menurut Jokowi pihak-pihak yang menuding atau berbicara soal wacana presiden dipilih tiga kali, memiliki tiga alasannya.
Di ataranya adalah ingin menampar muka dari Jokowi.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga alasannya. Satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
Berita lainnya terkait Wacana Presiden 3 Periode
Sebagian artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul Jokowi Respons Cepat Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Kenapa Diam soal Moeldoko?