Terkini Nasional
Jokowi Tegas Tak Mau 3 Periode, Zainal Arifin Singgung Sikapnya Sering Berubah-ubah, Beri Contoh KPK
Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus kembali menegaskan jawabannya terkait isu jabatan 3 periode.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus kembali menegaskan jawabannya terkait isu jabatan tiga periode.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan iNews, Senin (15/3/2021).
Sebelumnya Jokowi menolak wacana masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Baca juga: Amien Rais Curigai Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Samakan dengan Soeharto: Rencana Rezim
Menanggapi hal itu, Zainal menilai justru pendukung Jokowi yang memperpanas isu tersebut.
"Saya menganggap isu amandemen ini adalah isu yang sampai saat ini masih sering dibicarakan teman-teman di koalisi pendukung Jokowi sendiri," ungkap Zainal Arifin Mochtar.
Menurut dia, tidak adanya sinyal penolakan dari Jokowi justru membuat orang menjadi semakin khawatir.
Ia menyinggung isu ini pertama kali dilontarkan mantan Ketua MPR Amien Rais.
"Saya tidak bicara soal yang dikatakan Amien Rais, tapi sinyal itu membuat teman-teman menjadi khawatir," ungkit Zainal.
Zainal menilai seharusnya aturan dua periode itu sudah tidak dapat diubah-ubah lagi sebagai negara yang menganut sistem presidensial.
Maka dari itu, ia mendesak Jokowi menyatakan sikapnya dengan lebih jelas lagi.
Baca juga: Tanggapi Kecurigaan Amien Rais soal Upaya Ubah Aturan Presiden 3 Periode, Ali Ngabalin: Faktor Uzur
"Padahal harusnya dua periode itu harusnya sesuatu yang sudah fix, tidak bisa diganggu gugat. Dalam artian, begitulah ciri presidensiil di dalam negara lain, walaupun ada varian-varian, tentu saja," kata pakar hukum ini.
"Ada baiknya presiden directly turun tangan untuk menyelesaikan ini. Kalau presiden mengirimkan kembali sinyal yang jelas, saya kira akan selesai," kata Zainal.
"Bagaimanapun sinyal yang dikirimkan Pak Presiden itu sudah dua tahun yang lalu pada 2019," lanjutnya.
Hal itu menjadi perhatian, pasalnya pernyataan Jokowi kerap dianggap tidak sejalan dengan tindakannya.
Ia memberi contoh pada Revisi Undang-undang KPK yang menuai gelombang protes karena dianggap memperlemah lembaga antirasuah tersebut.
"Seiring perjalanan 'kan sering terjadi perubahan-perubahan. Pak Jokowi sendiri mengatakan tidak akan mengganggu gugat KPK, dia menyatakan yang diperlukan adalah penguatan KPK, tapi diujungnya tetap dilakukan amandemen Undang-undang KPK," singgung Zainal.
"Yang begitu-begitu harusnya ada sinyal jelas dari Pak Presiden supaya berbagai isu ini tidak berkembang menjadi jauh," tutupnya.
Lihat videonya mulai menit ke-3.00:
Jokowi: Ingin Menampar Muka Saya
Isu yang menyebut akan ada perubahan masa jabatan seorang presiden dari dua periode menjadi tiga periode kembali mencuat.
Seperti yang diketahui, isu tersebut kembali dipanaskan oleh politisi senior sekaligus mantan Ketua MPR RI, Amien Rais.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah memberikan pernyataanya soal peluang presiden tiga periode.
Baca juga: Marzuki Alie Berikan Pesan ke Bambang Widjojanto yang Sebut Pemerintah Jokowi Brutal soal Demokrat
Baca juga: Kutip Pesan SBY, Marzuki Alie Tegaskan Masalah Demokrat Tak Melulu soal AHY
Pernyataan tersebut disampaikan di awal masa pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini, tepatnya pada 2 Desember 2019 silam.
Dilansir TribunWow.com, dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa tidak akan pernah ada amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden.
"Sejak awal sudah saya sampaikan, bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung, sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen apa jawaban saya?" ujar Jokowi, Senin (2/12/2019), dikutip dari KompasTV, Senin (15/3/2021).
"Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara, Apakah tidak melebar ke mana-mana. Ada yang lari presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun," jelas Jokowi.
"Jadi lebih baik tidak usah amandemen," tegasnya.
Menurut Jokowi masih banyak persoalan eksternal yang lebih penting dan harus diselesaikan ketimbang memikirkan perubahan konstitusi.
"Kita konsentrasi saja ke masalah-masalah ekternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan."
Baca juga: Ungkit Fenomena Gibran dan Bobby, Jimly Sebut Jokowi Berubah di Periode 2: Ikut Tenggelam Menikmati
Baca juga: Heran Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko dalam KLB Demokrat, Pengamat Politik: Tidak Bertanya?
Untuk itu, kepada pihak-pihak yang menuding atau berbicara soal wacana presiden dipilih tiga kali, Jokowi menyebut ada tiga alasannya.
Di ataranya adalah ingin menampar muka dari Jokowi.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga alasannya. Satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)