Isu Kudeta Partai Demokrat
BW Tuding Pemerintah Brutal Campuri Urusan Demokrat, Ngabalin: Kok Jokowi yang Jadi Bulan-bulanan?
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menjawab tudingan Kuasa Hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Mohamad Yoenus
TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menjawab tudingan Kuasa Hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto (BW).
Dilansir TribunWow.com, Ngabalin menyebut pernyataan Bambang itu sudah menyesatkan masyarakat.
Sebelumnya, Bambang sempat menduga pemerintah mengakomodasi Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Tolak Hasil KLB, Ibas Pimpin Ikrar Setia Fraksi Demokrat DPR RI untuk AHY, Berikut Bunyinya
Baca juga: Singgung Demokrat, Mardani Ali Peringatkan Jokowi soal Wacana Jabatan Presiden 3 Periode
Terkait hal itu, Ngabalin lantas mengaku jijik mendengar ucapan Bambang tersebut.
"Apa komentar saya atas permantaan saudara Bambang Widjojanto?," ujar Ngabalin, dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Senin (15/3/2021).
"Saya bilang, lucu, geli dan jijik."
Ngabalin menyebut, tudingan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kudeta Partai Demokrat itu sangat tak berdasar.
Menurut dia, isu kudeta merupakan masalah internal partai yang tak ada sangkutpautnya dengan Jokowi.
"Ada orang Demokrat, masalahnya internal partai, yang membuat KLB orang Demokrat," jelasnya.
"Kok Jokowi yang jadi bulan-bulanan?"
Baca juga: Marzuki Alie Berikan Pesan ke Bambang Widjojanto yang Sebut Pemerintah Jokowi Brutal soal Demokrat
Baca juga: Sambangi Kediaman JK, AHY Dapat Wejangan dan Sebut Didukung soal Demokrat: Miliki Hubungan Sejarah
Karena itu, Ngabalin menganggap ada yang keliru dari pemikiran Bambang.
Tak hanya keliru, ia bahkan menyebut pemikiran Bambang sudah menyesatkan sejumlah pihak.
"Ini ada kerangka berpikir yang keliru, menyesatkan publik," kata Ngabalin.
"Tidak hanya sesat tapi menyesatkan."
"Di mana logikanya ada masalah internal partai politik, partai itu dinilainya telah diserang. Kemudian pemerintah yang sah yang diserang?"