Heran Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko dalam KLB Demokrat, Pengamat Politik: Tidak Bertanya?

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Australian National University (ANU), Marcus Mietzner turut mengomentari persoalan dualisme di Partai Demokrat menyusul digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara akhir pekan lau.

Menurutnya, yang membuat konflik di Partai Demokrat semakin memanas adalah adanya keberadaan atau keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Sebagaimana diketahui, Moeldoko yang notabene sebelumnya bukan kader Demokrat bisa ditunjuk sebagai ketua umum dan mengalahkan Marzuki Alie.

Baca juga: Ditawari Gabung Partai Demokrat Versi KLB, Andi Mallarangeng: Pak Moeldoko Ini Blunder Besar

Baca juga: Jubir Partai Demokrat Versi KLB Ungkap Alasan Bukan Marzuki Alie yang Jadi Ketum tapi Moeldoko

Marcus lantas mempertanyakan posisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KLB Partai Demokrat tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa atas keterlibatan Moeldoko yang merupakan seorang KSP, lantas muncul banyak tudingan yang mengaitkan dengan Jokowi.

Hanya saja, Marcus mengaku heran ketika Jokowi sendiri disebut tidak mengetahui pergerakan dari Moeldoko, sampai akhirnya ditetapkan menjadi ketua umum.

Padahal menurut Marcus, pemberitaan ataupun gembor-gembor Moeldoko terkait Partai Demokrat sudah sampai ke Australia, mulai dari yang masih sebatas isu hingga benar-benar terbukti pada Jumat (5/3/2021).

"Kita semua di Australia tahu bahwa Moeldoko mau dijadikan ketum," ujar Marcus, dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (13/3/2021).

"Begitu jadi (ketum Partai Demokrat), Presiden dan jubir presiden bilang bahwa kita semua kaget 'kok tiba-tiba Moeldoko menjadi ketua umum'."

"Padahal di koran sudah dibicarakan jauh-jauh sebelumnya," imbuhnya.

Baca juga: Tak Hanya Demokrat, Moeldoko Disebut Pernah Ingin Jadi Ketum Golkar, Andi: Punya Nafsu Kekuasaan

Menurutnya patut disayangkan ketika sekelas Jokowi yang merupakan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan tidak mengetahui kondisi politiknya, khususnya soal partai politik.

Marcus menambakan, akan menjadi penilaian buruk kepada Jokowi ketika sama sekali tidak mengetahui pergerakan dari Moeldoko.

Terlebih sebenarnya sudah banyak pemberitaan tentang Moeldoko dan Partai Demokrat.

"Kalau tidak tahu, kenapa dia tidak tahu? Tidak bertanya? Dan begitu sudah membaca, sudah melihat di televisi, kenapa dia tidak mengambil langkah?" ungkap Marcus.

"Susah dicari suatu kasus dimana itu dimungkinkan, jadi sebenarnya kita harus mempertanyakan apa yang Jokowi tahu di sini apakah memang dia terlibat," pungkasnya.

Jawaban Mahfud MD soal Desakan Mundur kepada Moeldoko

Terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Mahfud MD sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) menuai respons negatif dari sebagian publik.

Dilansir TribunWow.com, tidak hanya dari kubu Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), publik juga mendesak supaya Moeldoko bisa mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai KSP.

Mereka menyebut langkah tersebut untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa memang langkah Moeldoko tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Jawaban Jhoni Allen soal Keberadaan dan Langkah Moeldoko setelah Jadi Ketum Demokrat, Capres 2024?

Baca juga: Jhoni Allen akan Laporkan AHY karena Ganti AD/ART Partai Demokrat, Herzaky: Keburu Malu Luar Biasa

Menjawab hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan ada dua persoalan.

Menurut Mahfud MD, keputusan tersebut ada di tangan Moeldoko itu sendiri dan dari Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Ia sendiri mengaku tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghentikan Moeldoko, begitupun juga Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Ada dua hal kalau itu, satu terserah Pak Moeldoko, bukan hak saya juga," ujar Mahfud MD, dikutip dari acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Kamis (11/3/2021).

"Yang kedua terserah Presiden, karena urusan jabatan adalah hak prerogatif presiden," imbuhnya.

Mahfud MD mengatakan pihaknya hanya fokus kepada penyelesaian masalah dualisme Partai Demokrat tersebut, sehingga bisa disahkan satu di antaranya.

"Saya dan Pak Menkumham tidak akan masuk ke soal itu," kata Mahfud MD.

"Saya akan ke soal bagaimana penerapan hukumnya itu aja," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul "Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko di KLB Demokrat, Pengamat Heran: Kenapa Tidak Bertanya?"