Isu Kudeta Partai Demokrat
Ditawari Gabung Partai Demokrat Versi KLB, Andi Mallarangeng: Pak Moeldoko Ini Blunder Besar
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mendapat tawaran untuk bergabung dalam Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
Lebih lanjut, terkait pernyataan-pernyataan dari Rahmad termasuk juga para pelaku KLB lainnya, menurut Andi tidak lebih dari sekadar pengalihan isu.
"Ini semua segala macam yang dikatakan Rahmad itu cuman pengalihan isu. Isunya adalah ada elemen kekuasaan yang mau mengambil alih Partai Demokrat secara paksa, ini bukan sekadar take over," ungkap Andi.
"Makanya saya katakan ini begal politik," tegasnya menutup.
Simak videonya mulai menit ke- 6.03
Mohammad Rahmad Ungkap Alasan Bukan Marzuki Alie yang Jadi Ketum
Sebelumnya, dalam kesempatan sama, Mohammad Rahmad mengungkapkan alasan mengapa bukan Marzuki Alie yang dipilih sebagai ketua umumnya.
Seperti yang diketahui, hasil KLB justru memenangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum yang notabene bukan kader Partai Demokrat.
Mohammad Rahmad mengatakan bahwa alasan tidak memilih Marzuki Alie adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi perpecahan kembali.
Baca juga: Soal Dualisme Partai Demokrat, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Dirugikan dan Tak Diuntungkan
Mohammad Rahmad mengklaim bahwa dalam KLB tersebut merupakan perhimpunan dari semua kader Partai Demokrat yang kecewa dan menentang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kecuali pengikut Cikeas. Mulai dari pendiri dan sampai sekarang berhimpun semua," ujar Mohammad Rahmad
"Kalau Pak Marzuki Alie ketua umum di KLB Deli Serdang, tentu berhimpunnya kader-kader ini akan terpecah kembali," jelasnya.
Lantaran tidak ingin ada perpecahan kembali di Partai Demokrat, akhirnya disepekati mencari tokoh lain yang menurutnya juga tidak asal-asalan.
Tidak lantas mengabaikan Marzuki Alie, mantan Ketua DPR itu diberikan jabatan sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat.
Sedangkan untuk jabatan majelis tinggi partai dihapuskan karena dianggap telah merusak proses berdemokrasi dalam Partai Demokrat.
"Karena itu kita mencari tokoh yang bisa menjadi pemersatu dan tokoh yang memiliki jaringan yang luas yang kira-kira nanti bisa menaikan elektabilitas Partai Demokrat," ungkap Mohammad Rahmad.
