Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Sambangi Kemenkumham, AHY Kecam KLB Deliserdang: Mereka Hanya Diberi Jaket Demokrat Seolah-olah Sah

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan kongres luar biasa (KLB) atas nama partainya yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara.

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
Capture YouTube Kompas TV
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan lima boks kontainer kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/3/2021). 

Kehadiran Moeldoko Jadi Bukti Dugaan Istana Campur Tangan KLB Demokrat

Pengamat politik Feri Amsari meyakini ada keterlibatan Istana dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat versi yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara pada Sabtu (6/3/2021) lalu.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Minggu (7/3/2021).

Diketahui KLB yang diselenggarakan sejumlah kader senior Demokrat itu menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Hasil KLB Demokrat yang Tunjuk Moeldoko Jadi Ketum Bisa Mendapatkan SK Sah jika Penuhi Syarat Ini

Walaupun begitu, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak pernah campur tangan dalam urusan internal partai.

"Apapun syarat membentuk KLB di dalam AD/ART, AD/ART itu tidak boleh lebih tinggi daripada kehendak Undang-undang Partai Politik," kata Feri Amsari menanggapi hal itu.

"Ini juga bertujuan menjaga agar partai kita tidak semrawut urusannya," lanjut Direktur Pusako Universitas Andalas ini.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Ia menyinggung kasus serupa pernah terjadi di partai lainnya.

Konflik partai tersebut juga sudah sampai dibawa ke hukum.

Walaupun begitu, penyelesaikan konflik partai politik ini dianggap tidak adil menurut Feri.

"Kejadian apa yang dilalui Demokrat ini 'kan berulang, sudah pernah dialami oleh beberapa partai lain terkait perselisihan dan ujungnya selalu sebenarnya soal ruang atau peran pemerintah dalam perselisihan partai pemerintah itu tidak pernah fair," jelas Feri.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Deliserdang, Contohkan Era SBY dan Megawati

Selanjutnya, ia menyoroti pernyataan Mahfud MD.

Feri menilai pernyataan itu hanya mengalihkan isu.

"Apa yang disampaikan Prof Mahfud kepada kita, sebenarnya bagi saya lebih mirip kamuflase saja," komentar pengamat politik ini.

Halaman
123
Tags:
KemenkumhamAgus Harimurti Yudhoyono (AHY)KLB Partai DemokratPartai DemokratMoeldokoSusilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved