Siap Sambut Dua Kubu Demokrat jika Beradu di Hukum, Mahfud MD Pastikan Sikap Tak Menghalangi

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan pemerintah tidak akan menghalangi kedua kubu dalam Partai Demokrat jika ingin menyelesaikan konflik secara hukum.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Prime Time News di Metro TV, Sabtu (6/7/2021).

Diketahui Demokrat kini terpecah menjadi dua kubu, yakni loyalis Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum versi kongres luar biasa (KLB) Moeldoko.

Baca juga: Sebut Andi Mallarangeng Galau, Max Sopacua Tawarkan Masuk Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB

Masing-masing kubu tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Mengetahui hal tersebut, Mahfud menyebut pemerintah sudah mempersiapkan diri tentang konflik legalitas masing-masing kubu.

"Saya jamin, saya akan berusaha agar aturan-aturan itu ditegakkan dengan benar," ucap Mahfud MD.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menkumham Yasonna Laoly.

Menurut Mahfud, Kemenkumham akan memperhatikan terlebih dahulu isi laporan yang disampaikan kedua belah pihak.

Mahfud menyebut belum saatnya ditetapkan pihak mana yang dianggap legal.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Menkumham Pak Yasonna, 'Kita jangan berbicara soal legal atau tidak legal'," papar Mahfud.

"Kita tunggu dulu apa yang dilaporkan mereka secara resmi," lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Baca juga: Akhirnya Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Begini Reaksi Moeldoko sebelum Terima Jabatan: Serius Tidak?

Dua aturan yang diacu adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai dan Undang-undang tentang Partai Politik.

"Nanti kita lihat, dong. Kalau pemerintah pasti ikut aturan-aturannya," tegas mantan politikus PKB tersebut.

"Aturan-aturan AD/ART-nya bagaimana, undang-undangnya bagaimana," terang Mahfud.

Mahfud tidak menampik kemungkinan akan ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menurut dia, konflik internal partai sudah beberapa kali terjadi dan diselesaikan secara hukum.

"Kalau kemudian ada konflik kemudian Menkumham membuat keputusan, itu 'kan kalau ada yang tidak puas ke pengadilan," papar Mahfud.

"Dulu selalu begitu," lanjut pakar hukum ini.

Terkait KLB yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara, menurut Mahfud pemerintah tidak berhak membubarkan.

"Tidak boleh menghalangi pertemuan internal yang diselenggarakan sebelum dilaporkan secara resmi kepada pemerintah," ungkapnya.

Lihat videonya mulai menit 3.00:

Pidato Perdana Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel, Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Purnawirawan Jenderal itu menyempatkan diri datang ke Sibolangit untuk memberikan pidato perdananya sebagai Ketum versi KLB.

Saat memberikan pidato, nampak Moeldoko berbicara dengan nada lantang dan berapi-api.

Baca juga: Punya Slogan Mengumpulkan yang Tercecer, Max Sopacua akan Batalkan Pemecatan 7 Kader Demokrat

Baca juga: Ungkap Pemicu KLB Sibolangit, Max Sopacua Klaim Internal Demokrat Resah Sejak AHY Jadi Ketum

Dikutip dari YouTube Kompastv, mengenakan blazer khas Partai Demokrat, Moeldoko awalnya menyapa para peserta KLB yang hadir.

"Yang saya hormati para peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, khususnya para pendiri, para senior, unsur DPP, unsur DPD, organisasi sayap, unsur DPC, seluruh Indonesia Raya," ujarnya.

Kemudian sembari mengacungkan tangan kanan ke atas, Moeldoko meneriakkan nama partai berlambang bermercy itu.

"Demokrat!" teriak Moeldoko.

"Jaya," ucap para peserta KLB.

Hal itu ia ulangi terus hingga tiga kali, dan disambut riuh para peserta KLB.

Moeldoko kemudian menyampaikan, dengan pidatonya itu, ia berharap bisa memperjuangkan demokrasi di Indonesia.

"Saudara-saudara sekalian, ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan publik," kata Moeldoko.

"Dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia."

Selanjutnya, Moeldoko memberikan pujian kepada para peserta KLB yang berani hadir.

"Telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern," kata Moeldoko.

"KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ART," sambungnya.

Dikutip dari Tribun-Medan.com, Moeldoko diketahui berada di Jakarta ketika pemilihan ketum berlangsung.

Setelah pilihan ketum dijatuhkan kepada Moeldoko, barulah ia dihubungi lewat telepon.

Dalam KLB tersebut, terdapat dua calon nama ketum Demokrat, yakni Moeldoko dan Marzuki Alie.

"Akhirnya ada dua nama, sekarang mari kita voting siapa yang memilih Pak Moeldoko dan Pak Marzuki," kata pimpinan sidang definitif, Jhoni Allen Marbun, Jumat (5/3/2021).

"Berdasarkan voting terbuka, Ketum Partai Demokrat untuk periode 2021-2025 terpilih secara sah Bapak Moeldoko," ungkapnya. (TribunWow.com/Brigitta/Anung)