Isu Kudeta Partai Demokrat
Pengamat Sebut Jokowi Harus Tegur Moeldoko: Seharusnya Tak Manfaatkan Kekisruhan Rumah Tangga Orang
Firman Noor berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menegur Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait manuver yang dilakukannya di Demokrat.
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan bahwa dia siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada 2024.
"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," sebut Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat.
Pidato Perdana Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel, Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Purnawirawan Jenderal itu menyempatkan diri datang ke Sibolangit untuk memberikan pidato perdananya sebagai Ketum versi KLB.
Saat memberikan pidato, nampak Moeldoko berbicara dengan nada lantang dan berapi-api.
Dikutip dari YouTube Kompastv, mengenakan blazer khas Partai Demokrat, Moeldoko awalnya menyapa para peserta KLB yang hadir.
Baca juga: Ungkap Pemicu KLB Sibolangit, Max Sopacua Klaim Internal Demokrat Resah Sejak AHY Jadi Ketum
"Yang saya hormati para peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, khususnya para pendiri, para senior, unsur DPP, unsur DPD, organisasi sayap, unsur DPC, seluruh Indonesia Raya," ujarnya.
Kemudian sembari mengacungkan tangan kanan ke atas, Moeldoko meneriakkan nama partai berlambang bermercy itu.
"Demokrat!" teriak Moeldoko.
"Jaya," ucap para peserta KLB.
Hal itu ia ulangi terus hingga tiga kali, dan disambut riuh para peserta KLB.
Moeldoko kemudian menyampaikan, dengan pidatonya itu, ia berharap bisa memperjuangkan demokrasi di Indonesia.
"Saudara-saudara sekalian, ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan publik," kata Moeldoko.
"Dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia."