Qodari Sebut Aturan Kuasa Tertinggi di Demokrat Cuma Akal-akalan, SBY dan AHY Tak Punya Suara?

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mempertanyakan sistem AD/ART di Partai Demokrat yang mengatur pemegang kekuasaan tertinggi.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (4/3/2021).

Diketahui, para politikus senior Demokrat bersikeras mengadakan kongres luar biasa (KLB) terkait pemecatan 7 kader senior dan isu kudeta.

Baca juga: Sebut Demokrat Makin Jago Pencitraan setelah Ditinggalkannya, Ruhut Sitompul: Ngeri, Surati Presiden

Qodari lalu menyoroti aturan yang tertuang dalam AD/ART dalam rangka menyelenggarakan KLB.

"Kalau bicara AD/ART, sebetulnya tidak mungkin diselenggarakan KLB itu," jelas Qodari.

"Tapi nanti peserta KLB akan berargumentasi, bahwa memang, maaf istilahnya, AD/ART ini dibikinnya akal-akalan," komentar dia.

Ia menjelaskan alasan aturan itu dibuat akal-akalan adalah berdasarkan porsi suara setiap pengurusnya.

"Akal-akalannya apa? Satu, permintaan majelis tinggi. Kedua, apabila diminta dua per tiga DPD provinsi, separuh DPC kabupaten/kota, dan disetujui oleh ketua majelis tinggi," papar Qodari.

"Ini nanti yang dibilang akal-akalan. Karena apa? Sekarang partai ini kekuasaan tertingginya di mana? Ketua majelis tinggi atau peserta kongres?" lanjut pengamat politik itu.

Jika diteliti, jumlah suara Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebetulnya kalah dibandingkan para pengurus di daerah.

Baca juga: Dipecat dari Demokrat, Tri Yulianto Beberkan Sifat SBY: Kalau Mau Nabok Orang Tidak Langsung

"Apalagi kalau kita lihat di ART-nya, sebetulnya yang punya hak suara di kongres itu, majelis tinggi ada 9 (suara), DPP 5 (suara), kemudian DPD ke provinsi itu 2 (suara), provinsi ada 34 berarti 64 (suara)," kata Qodari.

"Kemudian DPC kabupaten/kota cuma 1 (tiap kota), berarti ada 500," lanjut dia.

"Jadi sesungguhnya suara paling besar itu adalah DPC dan DPD. Kok kalau mereka berkehendak harus dengan ketua majelis tinggi?" tambahnya.

Dengan begitu, Qodari mempertanyakan legitimasi suara ketua majelis tinggi dalam menyelenggarakan KLB.

Ditambah lagi dengan fakta AHY merupakan putra sulung SBY.

"Dan ketua majelis tinggi itu kita ketahui adalah SBY. Wakilnya adalah AHY. Orang melihat ini sudah dikunci sedemikian rupa untuk menjadi partai tertutup keluarga, begitu," tambah Qodari.

Lihat videonya mulai dari awal:

Tri Yulianto Beberkan Sifat SBY: Kalau Mau Nabok Orang Tidak Langsung

Mantan anggota sekaligus pendiri Partai Demokrat Tri Yulianto mengungkapkan proses pemecatan tujuh kader, termasuk dirinya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored, Kamis (4/3/2021).

Tri Yulianto mengaku tidak terkejut setelah dirinya dan enam orang politikus senior Demokrat dipecat.

Baca juga: Max Sopacua Tak Menyangka Merasa Diperdaya SBY di Demokrat: Kalau Kita Tahu, Tak akan Ngomong Begitu

Mereka disinyalir terlibat Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) alias kudeta.

"Setelah saya mendengar dipecat, saya ketawa-ketawa, menurut saya," ungkap Tri Yulianto.

Ia menyinggung surat keputusan (SK) pemecatan yang dinilai mengandung kejanggalan.

"Apalagi setelah saya membaca surat keputusan pemecatan itu. Itu tidak punya makna bagi saya, itu tidak punya arti sama sekali," kata Yulianto.

Tri Yulianto lalu menyinggung sifat mantan Ketua Umum yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Yulianto, SBY memiliki caranya sendiri saat berurusan dengan seseorang.

Mantan Presiden ke-6 itu akan mengumpulkan para anggotanya dan membuat isu yang terkesan mendesak.

Baca juga: Sebut SBY Benteng Terakhir Amankan AHY, Pengamat: Pikirkan Cara Lain untuk Goyang Kubu Cikeas

"Pertama, kita tahu tipologinya Pak SBY ini, kalau mau nabok orang tidak pernah langsung," jelas Yulianto.

"Dia kumpulkan 34 DPP dulu, seolah-olah ada desakan. Sudahlah, kader-kader itu yang pengkhianat bla-bla-bla, pecat," ungkapnya.

"Saya maklumlah, itu. Saya hormat dengan Pak SBY dan saya tahu persis Pak SBY ini tipologinya seperti apa," tambah mantan anggota DPR ini.

Yulianto menilai sosok SBY tidak pernah secara langsung menggunakan kekuatannya untuk berurusan dengan orang lain dalam partainya.

"Dia tidak pernah frontal jadi selalu menggunakan pihak ketiga," terang Yulianto.

Ia lalu menyinggung kejanggalan dalam SK pemecatan terhadap dirinya.

Yulianto menyoroti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak ikut menandatangani surat tersebut.

"Begitu saya baca SK-nya, tahu enggak, yang tanda tangan bukan seorang ketua umum? Yang tanda tangan sekjen atas nama ketua umum," ungkap Yulianto.

"Ini saya ketawa. Lebih fair ketua umum dengan sekjennya. Bagi saya itu bukan persoalan, enggak punya makna," katanya. (TribunWow.com/Brigitta)