Tinjau Vaksinasi Guru Bareng Anies dan Nadiem Makarim, Jokowi: Semester 2 Bisa Pendidikan Tatap Muka

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proses vaksinasi Covid-19 di SMAN 70 Jakarta.

Rencananya 600 tenaga pendidikan akan segera divaksinasi.

Dilansir TribunWow.com, kunjungan itu dilakukan bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (24/2/2021).

"Hari ini vaksinasi untuk tenaga pendidik telah dimulai," kata Jokowi saat memberikan sambutan, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV.

Baca juga: Burhanuddin Sebut Penolak Vaksin Covid-19 Lebih Banyak Berasal dari Pendukung Prabowo-Sandi

Ia menyebut proses vaksinasi kepada guru terlihat berjalan dengan baik pada tahap awal program.

"Saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar," ungkap Jokowi.

"Para guru dan tenaga pendidik semuanya telah (mulai divaksin)," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia menyebut DKI Jakarta menjadi provinsi yang pertama kali menerapkan vaksinasi terhadap tenaga pendidik.

Jokowi berharap program vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik lainnya dapat segera dilakukan di provinsi lain.

"Yang di sini prosesnya telah dimulai. Kita harapkan nanti setelah Provinsi DKI Jakarta, semua provinsi juga melakukan hal yang sama," ucap kepala negara.

Jokowi menjelaskan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik menjadi prioritas agar pembelajaran tatap muka dapat berlangsung.

Diketahui sementara ini pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, baik melalui daring maupun media lainnya.

Baca juga: Isu Kehalalan Vaksin Covid-19 Masih Jadi Polemik, Burhanuddin Muhtadi: Banyak yang Tidak Tahu

Ditargetkan sebanyak 5 juta guru dan tenaga pendidik akan menerima vaksin selambat-lambatnya Juni 2021.

Setelah vaksinasi selesai, rencananya kegiatan pembelajaran akan berlangsung seperti biasa.

"Tenaga pendidik atau kependidikan kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan," papar Jokowi.

"Targetnya nanti pada bulan Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan semuanya insyaAllah sudah bisa kita selesaikan semuanya," lanjutnya.

"Sehingga nanti di bulan Juli saat mulai tahun ajaran baru semuanya bisa berjalan lagi. Saya kira targetnya itu," tutup sang presiden.

Lihat videonya mulai dari awal:

Hasil Survei: 41 Persen Masyarakat Tak Bersedia Divaksin

Hasil survei menunjukkan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penerima vaksin Covid-19 tidak banyak menaikkan antusiasme masyarakat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu tampak dalam hasil survei nasional oleh Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari 2021, seperti yang ditayangkan Kompas TV, Minggu (21/2/2021).

Setelah survei, data menunjukkan jumlah warga yang sangat bersedia divaksin sebesar 15,8 persen dan cukup bersedia sebesar 39,1 persen.

Baca juga: WHO Sebut Efek Samping Pasca-divaksin Covid-19 Normal, Kenali Tandanya jika Ada Reaksi Negatif

Lalu kurang bersedia sebesar 32,1 persen, sangat tidak bersedia 8,9 persen, dan tidak jawab sebanyak 4,2 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengaku terkejut dengan hasil survei itu.

Pasalnya, Jokowi adalah penerima vaksin pertama yang mendapat vaksin buatan Sinovac.

"Mengagetkan saya secara pribadi, meskipun surveinya sudah dilakukan setelah presiden sendiri menjadi orang pertama untuk divaksin, itu masih banyak yang tidak bersedia," komentar Burhanuddin.

Ia menunjukkan grafik orang yang tidak bersedia disuntik vaksin total 41 persen.

Padahal survei dilakukan setelah Jokowi menerima vaksin.

Dibandingkan sebelumnya, sebanyak 43 persen orang tidak bersedia divaksin.

"Total 41 persen, (terdiri dari) kurang bersedia atau sangat tidak bersedia," kata Burhanuddin.

"Survei kami di bulan Desember yang kurang bersedia atau sangat tidak bersedia 43 persen," ungkapnya.

"Jadi turun hanya 2 persen," kata pengamat politik tersebut.

Baca juga: Ingatkan Ancaman Pandemi Covid di Indonesia Bisa sampai 10 Tahun, Epidemiolog: Vaksin saat Ini Aman

Burhanuddin menganalisis, Jokowi hanya memberikan efek sebanyak 2 persen dari total orang yang tidak bersedia divaksin.

"Efek Presiden Jokowi ada, tapi efeknya cuma 2 persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia," katanya.

Ia menilai tindakan Jokowi dengan memberi contoh menerima vaksin tidak terlalu signifikan di mata masyarakat.

Menurut Burhanuddin, angka 41 persen masih terlalu besar.

Apalagi ditambah 4,2 persen orang yang masih belum memberikan jawaban tentang kesediaannya.

"Tetapi yang kurang bersedia atau tidak bersedia ini terlalu besar buat saya," kata Burhanuddin.

"Saya kira yang lain juga punya perasaan yang sama, karena masih ada 4,2 persen yang enggak mau jawab," lanjut dia.

Burhanuddin mengkhawatirkan hal ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Diketahui vaksinasi menjadi program unggulan demi mengatasi pandemi Covid-19.

"Jadi 41 persen di bulan Februari bukan angka yang kecil. Ini bisa menjadi masalah karena vaksinasi pada dasarnya untuk kepentingan bersama," tambahnya. (TribunWow.com/Brigitta)