Burhanuddin Sebut Penolak Vaksin Covid-19 Lebih Banyak Berasal dari Pendukung Prabowo-Sandi

TRIBUNWOW.COM - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan hasil surveinya tentang tingkat kesediaan masyarakat untuk disuntik vaksin Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan kondisi politik di Pilpres 2019 rupanya sedikit banyak mempengaruhi tingkat kemauan untuk divaksin.

Burhanuddin menyebut secara keseluruhan terdapat 41 persen masyarakat yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia disuntik vaksin Covid-19.

Baca juga: Isu Kehalalan Vaksin Covid-19 Masih Jadi Polemik, Burhanuddin Muhtadi: Banyak yang Tidak Tahu

Baca juga: Sebut Indonesia Beruntung, Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Akhir Tahun 2021

Itu artinya angka tersebut tergolong cukup tinggi karena hampir setengah dari yang sangat bersedia.

Lebih rinci lagi, Burhanuddin menyebut masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 lebih banyak dari pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Tercatat, pendukung Jokowi-Maruf Amin yang bersedia divaksin mencapai 59,6 persen.

Sedangkan dari pendukung Prabowo-Sandi yang bersedia untuk divaksin 49,2 persen,

Kemudian untuk yang menolak vaksin, dari pendukung Jokowi sebesar 36,1 persen.

Sedangkan pendukung Prabowo-Sandi mencapai 48,1 persen.

"Pilihan Pilpres, orang yang memilih Pak Jokowi itu cenderung bersedia ketimbang yang memilih Pak Prabowo di 2019," ujar Burhanuddin, dikutip dalam acara Kompas Pagi, Selasa (23/2/2021).

Sebagai informasi, survei Politik Indonesia mengambil sampel 1.200 responden yang dilakukan pada periode 1 hingga 3 Februari 2021.

Baca juga: Alasan Penyintas Covid-19 Baru Boleh Disuntik Vaksin setelah 3 Bulan: Masih Ada Kekebalannya

Sementara itu berdasarkan survei dari Litbang Kompas menunjukkan 46 persen masyarakat percaya akan vaksin dan mau untuk disuntikkan vaksin teresebut.

Sedangkan yang tidak percaya dan menolak sebanyak 31 persen.

Sisanya, yakni 23 persen memilh tidak tahu.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.TV, pengambilan sampel dilakukan antara 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 9 Januari 2021.

Hasil tersebut mengalami kenaikan dari survei awal hanya 39 persen responden yang bersedia divaksin.

Lalu 61 persen untuk yang tidak bersedia.

Setelah adanya kebijakan dari pemerintah yang menggratiskan vaksin, membuat kemauan untuk divaksin kembali meningkat.

Kesediaan masyarakat untuk divaksin naik 15,4 persen menjadi 54,4 persen, sedangkan tingkat ketidaksediaan divaksin menurun menjadi 45,6 persen.

Dan terakhir, tingkat kesediaan masyakat untuk divaksin kembali naik setelah keluarnya pernyataan dari MUI soal kehalalan vaksin.

Kesediaan masyarakat naik menjadi 63 persen, untuk yang menolak sebanyak 37 persen.

Simak video lengkapnya:

Burhanuddin Minta Pemerintah Ajak Prabowo serta HRS

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memberikan masukan kepada pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Burhanuddin meminta pemerintah melibatkan banyak pihak untuk mensukseskan vaksinasi.

Dikatakannya, tidak ada salahnya untuk mengajak figur-figur berpengaruh di Tanah Air, mulai dari Prabowo Subianto, Anies Baswedan hingga Muhammad Rizieq Shihab.

Baca juga: Jokowi Divaksin Covid-19 Tak Buat Masyarakat Antusias, Hasil Survei Hanya Menurunkan 2 Persen

Baca juga: 64 Persen Penerima Vaksin Covid-19 di Indonesia Alami Efek dari Rasa Cemas, Muntah hingga Pingsan

Saran tersebut disampaikan Burhanuddin menyusul rendahnya kesedian masyarakat untuk mennerima vaksin, dikutip dari acara Sapa Indonesia Malam 'KompasTV', Senin (22/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa semua persoalan di Indonesia tidak bisa terlepaskan dari situasi politik, tidak terkecuali masalah Covid-19 dan vaksinasi.

Bahkan menurutnya, kondisi Pilpres 2019 masih saja terbawa dan juga memberikan pengaruh hingga sekarang ini.

"Sekarang kita hidup di masa yang terpolarisasi secara politik dan bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat, di Brasil, itu Covid-19 diframe secara vertikal," ujar Burhanuddin.

"Dan persoalan ini bukan semata-mata isu teknis kesehatan, tetapi juga isu politik, isu sosial budaya dan isu agama," imbuhnya.

Maka dari itu, Burhanuddin meminta pemerintah bisa jeli dalam menyikapi kondisi yang terjadi sekarang ini, bukan hanya politik, melainkan juga sosial budaya dan agama.

Ia menyarankan supaya pemerintah bukan hanya melibatkan seorang publik figur seperti Raffi Ahmad, melainkan juga para tokoh politik dan agama. 

Baca juga: Ini 5 Hal yang Wajib Diketahui soal Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia, Daftar Lewat 2 Cara Ini

"Jadi bukan Raffi Ahmad yang diajak vaksinasi, tetapi Kiai Maruf Amin, Ketua MUI, Pak Prabowo, Mas Sandi, Mas Anies, semuanya harus diajak," harapnya.

"Poin saya, di survei itu ada pertanyaan Pilpres 2019 memilih siapa, kemudian kita bikin analisis bivarian sama multivarian, di situ akan ketahuan efek Pilpres 2019 terkait kesediaan melakukan vaksinasi," jelas Burhanuddin.

"Pada titik itu, saya menyarankan bukan hanya Pak Prabowo, bahkan saya menyebut Habib Rizieq Shihab pun kalau perlu diajak untuk mensukseskan vaksinasi."

Lebih lanjut, Burhanuddin menyakini jika pemerintah meggandeng pihak-pihak tersebut, maka akan memberi pengaruh besar pada masyarakat untuk mau divaksinasi.

"Jadi jangan persoalan vaksinasi ini menjadi isu satu, dua kelompok. Ini isu bersama untuk menciptakan tujuan vaksinasi yaitu herd immunity," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)