Banjir Jakarta
Atasi Banjir Jakarta, Pakar Dorong Pemprov DKI Selesaikan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai
Pengamat Tata Kota ungkap cara yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir di ibu kota.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna angkat bicara soal upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengatasi banjir di ibu kota.
Dikutip dari Kompas.com, Yayat mendorong Pemprov DKI untuk segera merampungkan normalisasi sungai.
Cara ini merupakan salah satu konsep masterplan dalam mengatasi persoalan banjir di Jakarta, yakni meningkatkan kapasitas seluruh sistem tata air.
Baca juga: Sosok Giring Ganesha, Plt Ketua Umum PSI yang Turut Kritik Anies Baswedan soal Banjir Jakarta
Namun upaya ini sering terbentur dengan permasalahan pembebasan lahan yang membutuhkan relokasi dari masyarakat.
"Itulah cara untuk meningkatkan kapasitas dari kondisi yang lama. Tapi pertanyaannya upaya untuk meningkatkan kapasitas itu kan berbenturan dengan persoalan relokasi penduduk," kata Yayat kepada Kompas.com, Selasa (23/2/2021).
Dia berujar, untuk saat ini, Pemprov DKI Jakarta perlu fokus dalam membebaskan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung terlebih dahulu.
Apabila usaha ini selesai dilakukan, maka area di sekitar Kali Ciliwung diharapkan bisa bebas banjir.
"Jadi semua rencana-rencana yang untuk pembebasan tanah khususnya untuk Ciliwung dululah. Cilliwung diusahakan dulu selesai, dinormalisasi yang 18 kilometer itu, jadi 36 kilometer kiri dan kanan," tutur Yayat.
Banjir kembali melanda Ibu Kota setelah diguyur hujan ekstrem dengan intensitas 150 milimeter per hari dalam beberapa hari.
Namun banjir kini telah surut.
Baca juga: ASN yang Terdampak Banjir Diperbolehkan Cuti selama Sebulan dan Tetap Digaji, Ini Penjelasannya
Soroti Curah Hujan Ekstrem
Lebih lanjut Yayat Supriatna menyebut, curah hujan yang terjadi di Jakarta selama beberapa hari terakhir merupakan hujan ekstrem.
Kondisi ini, sebut Yayat, tidak ditemukan saat musim hujan selama 10 tahun lalu lantaran efek pemanasan global.
Oleh karenanya, pemerintah perlu menyiapkan diri untuk meningkatkan kapasitas drainase.
